TIDORE,Liputanmalut.com- Terkait pernyatan Pemerintah dalam hal ini tim gugus tugas covid 19 Tikep akan menutup sementara akses keluar masuk selama 14 hari mendapat tanggapan positif dari Ketua Pansus DPRD Kota Tidore kepulauan.
Kepada Wartawan Liputan Malut, Ridwan Moh Yamin mengatakan terkait ditutupnya akses keluar masuk Kota Tidore ini sudah pernah diusulkan oleh anggota dewan kepada Pemerintah dengan mengeluarkan rekomendasi tentang look steril wilayah pada bulan yang lalu akan tetapi hal itu tak di gubris oleh pemerintah dan tim satgas covid 19 tikep.
“Kalau tidak salah tadi (kemarin) saya dengar sudah ada keputusan pemerintah untuk menutup akses keluar masuk Kota Tidore tetapi pihaknya belum menerima skema resmi dari pemerintah terkait dengan masalah penutupan akses ini,”tandasnya
Menurutnya, DPRD dari awal sudah menghimbau agar segera dilakukan Penutupan tetapi tak di gubris pemerintah akhirnya terlambat akan tetapi sekarang sudah dilakukan penutupan makanya pihaknya berharap Pemerintah bisa melihat dampak ekonominya dan karena hal ini keputusan penutupan jalur ini akan menimbulkan dampak kepada pemilik transportasi laut.
“Saya apresiasi kepada Pemerintah karena sudah menetapkan pemberian stimulus kepada masyarakat uang dampak dari penutupan jalur laut ini. Kami juga sangat berharap yang pertama sekali diperhatikan adalah dampak ekonominya yang kemudian disiapkan dan mereka ( pemerintah ) juga sudah sempat menyampaikan untuk memberikan stimulus ekonomi kepada warga yang dampak dengan kebijakan ini,”ungkapnya.
Masih menurut Ridwan, pelayaran angkutan feri harus jalan tetapi khusus untuk angkutan sembako, dirinya juga menyarankan agar Pemerintah bisa menggratiskan pelayanan kesehatan dan pembayaran air PDAM karena dampak dari penutupan ini juga akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat akan berkurang terutama masyarakat kalangan di bawah.
“Saya harap Pemerintah jangan hanya mengratiskan untuk penagihan pajak di pasar bagi pedagang pasar akan tetapi gratiskan juga kepada masyarakat kalangan bawah soal kesehatan dan pembayaran air PDAM,”tutupnya (Iswadi)