TERNATE,Liputan-Malut.com- Penilaian tak berdasar yang sengaja di alamatkan ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dibawah pimpinan Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba oleh Mohtar Adam ditepis oleh akademisi Unkhair.
Kepada Redaksi Liputan-Malut.com Nurdin Muhammad dalam rilisnya mengatakan bahwa setiap daerah memiliki problematika pembangunan sosial ekonomi yang relatif kompleks, karena memiliki perbedaan-perbedaan geografis dan rentang kendali, Size of population, keterbatasan fiskal dan aspek kelembagaan, serta kebijakan Pemerintah Pusat yang berubah-ubah itu sangat berdampak pada aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan lebih inklusif, berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran itu sangat diharapkan dapat dicapai semua daerah.
“Jika kita mengacu pada publikasi statistik yang ada, secara makro pencapaian pertumbuhan ekonomi Halsel sangat menjanjikan, angka pertumbuhan ekonomi Halsel mencapai dua digit (16,22%) dan secara rata-rata tertinggi kedua setelah Halteng (26,34). Dari sisi Produksi di Halsel share (kontribusi) Sektor industri pengolahan (33,79%) masih dominan diikuti sektor industri pertanian (20,24 %) dan sektor pertambangan (13,42),”ujarnya
Lanjut Nurdin, walaupun perlu riset mendalam terkait fenomena ini, dimana perlu pendalaman seperti apa dampak keberadaan industri pengolahan pertambangan terhadap perekonomian Sektoral (terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya) ataupun secara regional dalam artian multiplier effect terhadap kabupaten/kota lain di Malut, hal ini bisa lebih tepat jika didekati dengan pendekan Input-Output (IO) atau Inter Regional Input-Output (IRIO). tapi jika kita amati data aggregatif dalam tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Halsel masih lebih rendah (5,21) dari rata-rata Provinsi Malut yang mencapai 6,73, Kabupaten tertinggi masih Haltim (15,45%) dan Halteng (13,566%), demikian pula dari sisi Indeks kedalam maupun Keparahan kemiskinan.
“Tingkat pengganggura Terbuka (TPT) Halsel 4,40 masih dibawah rata-rata Malut yang mencapai (5,15) data BPS tahun 2021. Demikian halnya IPM, Halsel sebagaimana kabupaten lain masih berada pada posisi kategori sedang diatas 60. Dengan demikian Klaim Halsel sebagai daerah terpuruk oleh Pak Mukhtar Adam, menurut saya tidak menemukan landasan pijak yang akurat (Prematur),”tambah Nurdin
Masih menurut Nurdin, kedepan yang diperlukan adalah kebijakan-kebijakan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat utamanya fokus pada sektor basis(Pertanian/perikanan), pengembangan sentra produksi kecamatan sehingga bisa mendongkrak kesejahteraan petani. NTP yang naik menggambarkan kesejahteraan petani makin meningkat.
“Saya dalam posisi hanya meluruskan anggapan yang berkembang, Menurut saya klaim pak Mohtar terkait Halsel terpuruk terlalu berlebihan, mestinya sandaran riset yang lebih akademik bisa dijadikan argumen dasar untuk menilai pencapaian pembangunan di Halsel. Ada fenomena seperti yang dikemukakan, ada baiknya lewat kajian/riset yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak dengan opini yang abaikan pendekatan akademik. Rasanya terlalu dini berkesimpulan dengan hanya melihat 1 tahun usia kepemimpinan, secara objektif kita mesti memberi kesempatan kepada Pemerintah Halsel saat ini untuk bekerja, membenahi kebijakan dan program yang mereka lakukan untuk melakukan percepatan pembangunan daerahnya,”pungkasnya (Red)
