TERNATE,Liputan-Malut.com- Liga Mahasiswa untuk Demokrasi (LMD) Kota Ternate Kamis (24/09/2020) menggelar demonstrasi di depan Kantor Walikota Ternate menyampaikan sejumlah tuntutan. Dalam orasinya mereka mendesak Pemkot Ternate untuk menyikapi harga cengkeh, pala dan kopra, dan kekerasan seksual karena sering terjadi di Kota Ternate.
Kordinator Lapangan (Korlap), Mustadin Safar dalam orasinya mengatakan, persoalan reklamasi selalu menjadi perbincangan hangat dikalangan Mahasiswa dan masyarakat karena tidak ada kejelasan kongkrit dari Pemkot Ternate.
“Terkait masalah reklamasi sudah mendapat penolakan penuh dari masyarakat kelurahan Sangaji, mahasiswa juga menyayangkan masalah retribusi yang masih dibebankan Pemkot kepada para pedagang yang berjualan dipasar yang ada dikota Ternate,” ujarnya
Menurutnya, Bahkan Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2020 terkait sanksi kepada warga yang melanggar protokol Covid 19 dinilai ada indikasi pemerasan kepada masyarakat berupa uang denda senilai Rp. 50.000.
“Perwali yang dikeluarkan Pemkot dalam hal mendisiplinkan ada indikasi pemerasan kepada masyarakat jika tidak menggunakan masker dikenakan denda sehingga perwali dianggap gagal total. kami sudah mengkaji dan terdapat kelemahan Pemerintah, apakah kalau tunda pilkada Indonesia bubar, jadi apa yang dilakukan Pemerintah adalah semata mata menyelamatkan kepentingan elit tidak mengutamakan sisi kemanusiaan akibat dari pendemi covid 19,” ujarnya.
Amatan redaksi Liputan-Malut.com demonstrasi yang berlangsung sekitar 1 jam itu saling dorong antara mahasiswa dengan petugas Satpol PP di depan pagar Kantor Walikota lantaran mahasiswa meminta bertemu langsung dengan Walikota Ternate Burhan Abdurrahman. Namun, aksi dorong tidak berlangsung lama karena Kepala Kesbangpol Kota Ternate Abdullah Sadik bersama Thamrin Alwi keluar dari ruangan dan menemui mahasiswa di hadapan mahasiswa. Thamrin Alwi berjanji Dalam tiga minggu kedepan ada penyaluran bantuan kepada para petani termasuk pelaku usaha pertanian akan diprioritaskan,” janjinya.
Sementara Kaban Kesbangpol Kota Ternate, Abdullah Sadik membantah terkait ucapan mahasiswa soal penerapan Perwali yang diduga ada indikasi pemerasan. Sebab, menurut Abdullah penerapan Perwali harus didukung karena semua yang dilakukan demi mencegah terjadi penyebaran Covid 19 kepada masyarakat Kota Ternate.
“Perwali kita harus mendukung intinya kita sayang diri kita, keluarga kita dan orang orang tercinta karena ancaman untuk menegakan Sanksi bagi yang tidak disiplin adalah sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat bukan pemerasan, kita tidak setuju jika dikatakan kehadiran perwali untuk pemerasan karena dendanya 50 ribuh itu kecil,” tegas Abdullah.
Masalah pilkada menurut Abdullah tetap dilaksanakan sesuai keputusan Pemerintah Pusat dalam hal ini KPU, Bawaslu bersama DPR-RI Komisi I
“Pilkada tetap dilaksanakan dengan catatan disiplin melaksanakan protokol kesehatan menjaga jarak pakai masker dan cuci tangan serta menjaga imun tubuh karena tidak ada satu manusia yang bisa mengetahui kapan wabah ini akan berakhir, misalkan seperti Negara Korea tetap melaksanakan pesta Demokrasi dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan, meskipun ditengah pandemi Covid 19,” bantah Abdullah. (Maun)
