TERNATE,Liputan-Malut.com- Setiap pelabuhan yang ada dikota Ternate sebut saja pelabuhan A. Yani dan pelabuhan Bastiong, tersedia Kantor KPPP untuk membantu tugas administrator pelabuhan penyelenggaraan keamanan didalam wilayah pelabuhan. Namun, hal itu berbeda dengan pelabuhan Dufa-dufa Ternate.
Pasalnya, sudah puluhan tahun sebagai sentral aktifitas pelayaran kapal maupun sped boat di pelabuhan tersebut tetapi tidak tersedia kantor KPPP hanya tersedia kantor Danpos Syahbandar beserta Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan di pelabuhan tersebut.
Kapolres Ternate, AKBP. Aditya Laksimada S.IK dikonfirmasi seputar masalah tersebut diruang kerjanya belum lama ini mengakui hal itu, menurutnya secara kedinasan memang belum ada pembangunan pos KPPP di pelabuhan Dufa-dufa tetapi terkait tugas keamanan dan pengawasan selalu ada petugas dari Polres Ternate yang bersama sama dengan tim gugus tugas Covid 19 melaksanakan pengawasan di pelabuhan tersebut. “Iya secara struktural memang belum ada kantor KPPP, bahkan sprin juga belum ada yang ditunjuk petugas kesana,” akui Kapolres
Mantan Kapolres Halbar ini mengatakan syarat membangun sebuah pos polisi status lahannya harus sah secara hukum dan memiliki sertifikat atas nama polri baru bisa di usulkan ke Mabes Polri terkait anggaran pembangunan Kantor pos KPPP dan diakui selama ini belum pernah diajukan terkait rencana pembangunan pos KPPP di pelabuhan Dufa dufa, karena wilayah itu adalah milik Pemerintah dan lahan warga, bisa saja dilakukan pembangunan jika lahan itu dihibakan pemerintah ke Polri.
“Disitu lahan Pemerintah Kota dan lahan pribadi warga. Kalau ada nanti ada hibah misalkan dengan sertifikat atas nama Polri baru tahapannya dibangun dan tahapannya kita harus usulkan anggaran ke Mabes, tidak bisa diusulkan ke Polres bahkan ke Polda,”ujarnya (Maun)
