TERNATE,Liputan-Malut.com- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Ternate mensinyalir ada bocoran anggaran di Pemerintah Kota Ternate. Hal itu terungkap melalui juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fahri Bachdar.
Dalam membacakan pandangan fraksi terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna ke II masa persidangan ke 6 DPRD Kota Ternate melalui Vidio Konfrence dari Kantor DPRD Kota Ternate, Senin (10/08/2020) kemarin Fahri menyebutkan pendapatan Asli Daerah PAD Kota Ternate tahun 2019 lalu mengalami kebocoran senilai Rp. 1,8 milyar.
“Penyebab dari bocornya anggaran itu karena masih lemahnya sistem pengawasan dan management pengelolaan PAD sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal,”tandasnya
Menurut Fraksi PPP, lemahnya system pengelolaan retribusi daerah atau penagihan retribusi masih memakai cara-cara konvensional atau manual menyebabkan kebocoran sehingga kurangnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah.
“Terjadinya kebocoran yang cukup tinggi, dan itu dibuktikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tentang pendapatan retribusi pasar Grosir dan pertokoan termasuk retribusi tera ulang tidak disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp 1.847.329.855,00,” pungkasnya (Maun)
