TIDORE,Liputan-Malut.com– Kuota Bahan bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite untuk nelayan diwilayah Kota Tidore Kepulauan, kiranya perlu ada penambahan dari PT. Pertamina ke Stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBUN) Goto Tidore.
Berdasarkan penelusuran Media ini kepada sejumlah nelayan Kota Tidore, dijumpai setiap nelayan hanya bisa mendapatkan BBM subsidi sebanyak 25 Liter dari pihak SPBUN Goto, lantaran keterbatasan jatah BBM subsidi di SPBUN tersebut,” ujar sejumlah nelayan kepada Media ini Senin (28/06/2022).
Para nelayan juga berharap, sekiranya ada perhatian serius dari Pemerintah Kota Tidore dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait tambahan distribusi BBM subsidi untuk nelayan diwilayah Kota Tidore.
“Kami sangat berharap kepada Kepala Dinas DKP Provinsi Maluku Utara agar ada perhatian terkait keluhan kami, karena jatah 25 Liter untuk satu nelayan tidak mencukupi kegiatan operasi mencari ikan di laut, dengan memakan waktu dua sampai tiga hari kami berada diatas laut,” Harapnya.
Terpisah Penangung jawab SPBUN Goto Alim Jalal ketika dikonfirmasi seputar masalah tersebut, ia mengaku jatah BBM subsidi yang di distribusi PT. Pertamina Ternate ke ke SPBUN/bulan sebanyak 5 ton, tentunya dari jumlah BBM yang tersedia tidak mencukupi untuk nelayan yang ada di wilayah Kota Tidore,” Akui Alim.
Ia mengaku, karena dengan jumlah BBM terbatas sehingga setiap nelayan hanya diberikan jatah 25 Liter, agar semua bisa disama ratakan pembagian, kendati demikian dari 25 Liter itupun tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka selama berada diatas laut, bahkan sebagian besar nelayan juga tidak kebagian,”ujarnya.
Jika dilihat dari jumlah kartu nelayan yang disodorkan nelayan Kota Tidore Kepulauan, tidak berimbang dengan jumlah jatah BBM yang tersedia di SPBUN, olehnya itu pihaknya juga sangat mengharapkan perhatian dari Pemkot Tikep dan DKP Provinsi Maluku Utara ke arah ini,” harapnya
Ia menambahkan, sistem penyaluran BBM subsidi kepada nelayan, mereka harus mengantongi kartu nelayan disertai rekomendasi dari kepala UPTD BP3D Wil IV Kota Tikep,”jelasnya.
“Kedepan kami akan menyampaikan estimasi terkait kebutuhan Nelayan disertai data nelayan, berupa data rekomendasi dan kartu nelayan sebagai salah satu syarat yang bakal di sampaikan ke BPH Migas untuk meminta tambahan jatah BBM subsidi jenis Pertalite di tahun 2023,” tandasnya. (Maun)
