TERNATE,Liputan-Malut.com- Kondisi bangunan Sekolah SDN67 Kota Ternate tepat berada di Kelurahan Dorpedu Kecamatan Pulau Ternate sangat memprihatinkan, padahal alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Permendikbud cukup jelas petunjuk teknis mengatur terkait pembiayaan sarana prasarana Sekolah yang rusak.
Pantauan Media ini ke Lokasi Sekolah belum lama ini terdapat kerusakan berat pada plafon ruang Kantor Sekolah yang sudah berlangsung lama hampir 5 tahun, kemudian plafon bagian luar Kantor juga rusak berat ditambah kerusakan pada sejumlah meja dan kursi belajar siswa.
Mirisnya lagi dua bangunan MCK siswa tepat berada di bagian belakang Kantor Dewan guru juga tercatat kurang lebih 5 tahun mengalami kerusakan berat sehingga tidak bisa difungsikan, namun anehnya kerusakan sarana prasarana itu tidak mendapat perhatian untuk di benahi atau perbaikan.
Sejumlah tenaga guru di SD tersebut kepada Media ini mengaku kerusakan sejumlah Sarpras itu sudah berlangsung lama, pihak Sekolah telah mengusulkan berulang kali ke Dinas Pendidikan Kota Ternate namun belum ada tindak lanjut hingga saat ini,”Akui sejumlah Dewan Guru.
Ditanyakan lebih lanjut terkait penggunaan Alokasi Dana Bos untuk pembangunan kerusakan ringan pada Sekolah itu pihaknya mengaku tidak tau karena bicara soal anggaran adalah kewenangan Kepala Sekolah,” Ujar Guru.
Sementara Kepala Sekolah SDN67 Darmi Hasan saat itu tidak berada di Sekolah karena urusan Dinas di Kantor Disdik Kota Ternate, upaya Media ini menkonfirmasi Fia Telpon WhatsApp Kepsek memberikan janji pertemuan dengan media ini besok pagi untuk memberikan penjelasan seputar kerusakan sejumlah Sarpras tersebut.
“Besok saja ya jam berapa ngoni datang di Sekolah saya tunggu, sudah nanti besok saya sudah di Sekolah baru saya hubungi ngoni datang.
Namun tepat malam hari kepsek kemudian mengirimkan pesan wahatsaap seraya meminta maaf kepada Media ini agar besok pagi jangan dulu datang ke Sekolah karena dirinya ada kegiatan.
“Assalamualikum pa maaf beso pagi jangan dulu ke sekolah, saya ada kegiatan nanti saya info,” Janji Kepsek.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Muhlis Djumadil ketika dikonfirmasi, berjanji bakal mengevaluasi Kepala Sekolah yang tidak peduli dengan keruskan Sekolah. Muhlis menegakan ada pos Dana Bos untuk pembiayaan perbaikan keruskan ringan.
“Saya akan panggil Kepsek untuk segera di evaluasi kenapa Dana Bos tidak di gunakan untuk perbaikan kerusakan yang ada,” Janji Kadis.
Ia meminta Kepala Bidang SD segera memanggil Kepala Sekolah agar segera mengambil langkah dengan melihat kekuatan Dana Bos sesuai pos yang ada untuk digunakan.
Untuk sarana prasarana di setiap sekolah harus menjadi perhatian serius kepala sekolah, ia bahkan tidak segan segan mengevaluasi kepala sekolah yang tidak ada kepedulian terhadap sekolah,”Ucapnya.
Muhlis Menegaskan untuk pembuatan Arkas maupun LKS di tahun 2025 dari Dinas Pendidikan melalui kepala bidang SD dan SMP lebih menekankan kepada kepala sekolah agar lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang ringan menjadi kebutuhan penting siswa yang bisa dibiayai menggunakan dana bos. Yang tidak bisa dibiayai dana bos seperti rehab berat yang membutuhkan anggaran yang besar itu menjadi tugas penting dari dinas pendidikan dan akan di anggarkan melalui APBD dan DAK.
“Di tahun 2025 kami juga sudah alokasikan mobiler sebagian sekolah yang mengalami kerusakan meja dan kursi, saya sudah turun monitoring ke sekolah-sekolah dan banyak yang didapatkan hal yang sama untuk kesedian sarana mobiler kursi dan meja banyak yang harus di ganti dan di perbaiki agar siswa juga melakukan proses belajar mengajar di kelas juga nyaman dan tentram.
Kepala sekolah harus ada kepedulian serius terhadap sekolah terutama mobiler kursi dan meja yang sudah rusak jangan hanya lihat dan tidak ada respon dan menganggap bahwa itu hal biasa saja itu tidak boleh. Kepala Sekolah yang seperti itu harus betul-betul di evaluasi karena tidak ada perhatihan ke sekolah tersebut,” Tegasnya (Maun)
Terkait hal itu Nurlela A. Syarbin, M.pd Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Ternate ketika di temui diruang kerjanya mengaku pihak Sekolah selama ini kurang memperhatikan terkait Sarana prasarana Sekolah (Sarpras), penginputan data dapodik yang dilakukan operator Sekolah lebih cendrung pada jumlah siswa dan data guru, sementara Sarana prasarana kurang di perhatikan,”Tegas Nurlela.
Saya pernah 20 tahun di sekolah saya lihat operator sekolah itu dia lebih melihat secara finansial yaitu sertifikasi guru kemudian dana bos, karena banyaknya siswa dia verifikasi, data guru dia banyak kerja disitu sementara infrastruktur dia kurang sentuh kesana. Jadi operator sudah kerja banyak bagamaina kepala sekolah itu dia harus berfikir bagaimana infrastruktur sekolah dia harus dampingi Kase Inga trus ke operator,”Ujarnya.
Menurutnya anggaran yang ada dalam Dana Bos sekitar Rp. 10 juta untuk rehab ringan berupa kerusakan plafon kemudian cet Sekolah aitem itu juga salah satunya untuk rehab ringan perpustakaan dan kebutuhan lain,” (Tim)
