TERNATE,LiputanMalut.com- Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melaksakanan video conference dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka kordinasi dan sinergi pengawasan kegiatan Covid-19 di pemerintah daerah. Rabu, (13/05/2020) bertempat di Ruang Rapat Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.
Dalam pertemuan ini Kepala Perwakilan Selaku Ketua Satgas Penanganan Covid 19, Aryanto Wibowo, didampingi tim satgas yang terdiri dari para Koordinator pengawasan, Kepala Bagian Tata Usaha serta Tim Satgas Pengawasan Covid 19 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, dan dari lokasi yang berbeda hadir dalam video converence tim dari Kasatgas Wilayah 1 KPK, Maruli Tua beserta staf.
Video conference kali ini membahas kondisi dan kendala umum yang terjadi selama kegiatan pengawasan Covid 19 di wilayah Provinsi Maluku Utara, serta persiapan pelaksanaan video conference bersama antara BPKP, KPK, dan seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Maluku Utara
Permasalahan yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku Utara pada umumnya adalah belum sinkronnya data penerima bantuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Arianto, alokasi bantuan yang diterima dari pusat melebihi jumlah penerima yang terdata.
“BPKP akan terus mendorong perbaikan data agar dapat meminimalisir tumpang tindih penerimaan bantuan dan penyimpangan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional juga masih menjadi tantangan, dalam hal peran BPKP yang menetapkan pedoman pengawasan agar sejalan dengan strategi yang di susun oleh pemerintah pusat,”tandasnya
Diketahui, video conference berikutnya akan dilaksanakan pada Hari Jumat, 15 Mei 2020 akan dilakukan pemaparan lebih detail mengenai kondisi dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dalam pengawalan akuntabilitas penggunaan realokasi anggagaran covid-19 bersama dengan Pemerintah Daerah se Provinsi Maluku Utara. (Red)
