TERNATE,Liputan-Malut.com- Terjadi penyelundupan dan penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi jenis minyak tanah marak terjadi di sejumlah pangkalan minyak tanah di Kota Ternate, mengundang sorotan Lembaga Swadaya masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM) Lira Maluku Utara.
LSM Lira Malut menaruh curiga kuat dugaan lemah pengawasan dilakukan Kepala Bagian Ekonomi bersama jajarannya dilingkup Pemkot Ternate terhadap penyaluran minyak tanah pada sejumlah pangkalan minyak Tanah yang tersebar di wilayah Kota Ternate,” Tegas Said Alkatiri Ketua LSM Lira Maluku Utara Senin (13/01/2025).
Said meminta Ditreskrimsus Polda Maluku Utara bagian penanganan pengawasan BBM subsidi sedianya memangil pihak OPD bagian Ekonomi Pemkot Ternate guna mempertanyakan dugaan pembiaaran terhadap praktek ilegal/penyalahgunaan penyaluran BBM Subsidi jenis minyak tanah pada sejumlah pangkalan di Kota Ternate,”Desak Said.
LSM juga meminta Walikota Ternate Tauhid Soleman segera Evaluasi Kepala bagian ekonomi bersama jajarannya yang selama ini tidak intens melakukan pengawasan terhadap BBM subsidi minyak tanah jatah masyarakat yang setiap bulan disalurkan melalui pangakalan yang ada di Kota Ternate.
“Kami dapat laporan dari masyarakat Kota Ternate cukup banyak disertai dokumentasi berupa vidio dan foto penjualan BBM subsidi oleh pangkalan Minyak Tanah kepada oknum tertentu yang bukan hak mereka, para oknum tersebut datang dengan gelong besar langsung ukur sendiri dipangkalan, para pemilik pangkalan jual ke para oknum cukong BBM dengan nominal yang sangat fantastis berfariasi Rp. 5.500 hingga 6000 rupiah/liter, seperti yang terjadi disalah satu pangkalan minyak tanah di bastiong Talangame para oknum mengangkut dengan gelong besar dimuat dalam mobil boks dibawah ke bastiong pasar impres dan itu kami punya bukti vidio lengkap,” Beber Said.
Terpisah Kepala Bidang ekonomi bahan bakar minyak BBM Kota Ternate Maimuna Katidja, diketika dikonfirmasi diruang kerjanya mengakui keterbatasan ASN dilingkup bagian ekonomi sehingga mempengaruhi fungsi pengawasan dan monitoring di sejumlah pangkalan. Menurut Maimuna petugas yang tersedia hanya 20 orang sementara jumlah pangkalan minyak tanah dikota Ternate sekitar 300 lebih pangkalan,”Akui Maimuna.
Dengan keterbatasan personil lapangan, pihaknya hanya mengandalkan Ubdate data langsung dari kelurahan terkait keluhan warga soal pelayan BBM subsidi jenis minyak tanah, Maimuna juga kembali menyalahkan Pemerintah Kelurahan yang tidak gubris permintaan data yang diajukan pihak ekonomi.
“Pemerintah kelurahan juga sampe sejauh ini kami dari pihak ekonomi meminta data nama-nama di setiap masing-masing pangkalan untuk mengevaluasi kembali nama-nama tapi belum di berikan. Kami akan serius tindaklanjut pengguna pangkalan minya tanah yang tidak maksimal melayani masyarakat,” Ujar Maimuna kembali berjanji. 
Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setda Kota Ternate, Nurhasanah Sumadayo mengaku bersama sejumlah staf bakal menertibkan pangkalan yang nakal alias menjual BBM keluar dan tidak melayani masyarakat.
“Dimasa kepemimpinan saya sudah ada dua pangkalan yang diputuskan dan tidak lagi di berikan wewenang untuk tangani BBM minyak tanah,” (Deka).
