TERNATE,Liputan-Malut.com- Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertanian diduga kuat lalai mengelola anggaran di Dinas tersebut. Pasalnya, antara pagu anggaran dan realisasi belanja sangat jauh berbeda.
Sekretaris OKK DPW Partai NasDem, Muhlis Ibrahim kepada Redaksi Liputan Malut, Senin (08/06/2020) mengatakan pihaknya telah membaca dan mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019, dan ada begitu banyak persoalan pada beberapa instansi atau dinas terkait dengan laporan pertanggung jawaban nya.
“Masalahnya adalah, ketidak sesuaian laporan realisasi kegiatan atau pekerjaan dengan realisasi angaran pada kegiatan. Salah satu contoh, Dinas Pertanian dimana total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 30.799.078.000, tetapi dalam laporan anggaran yang telah terealisasi hanya sebesar Rp. 29.254.371.729. Sementara pada lampiran uraian realisasi kegiatan hanya Rp. 23.438.264.327,” tandasnya
Muhlis bilang, perbedaan angka antara pagu dan realisasi anggaran tidak sesuai itu maka publik wajib menaruh curiga bahwa ada anggaran sebesar Rp. 5. 816.107.402, yang berpotensi disalahgunakan maka ketidak sesuaian realisasi pekerjaan atau kegiatan dan realisasi anggaran yang termuat dalam LKPJ perlu disoroti dengan serius oleh semua stackholder khususnya lembaga dan organisasi anti korupsi.
“Saya mendesak kepada Ketua Wilayah Nasdem Malut, Ishak Naser dan Sekertaris Wilayah, Helmy Umar Muchsin untuk memanggil fraksi Nasdem guna membahas dan agar persoalan uang rakyat yang tidak jelas dalam LKPJ ini bisa diungkap,”pinta Muhlis (Red)
