TERNATE,LIPUTAN-MALUT.com– Pernyataan Kadis PUPR Provinsi, Syafruddin dJuba yang acap kali berubah-ubah alias tidak konsisten terkait pembangunan ruas jalan Obi mendapat tanggapan dari akademisi Unkhair Ternate, Almun Madi.
Dalam rilisnya kepada Redaksi Liputan Malut, Almun mengatakan, sebelumnya Kadis PUPR Maluku Utara mengaku soal jalan lingkar Obi tidak bermasalah, tetapi belakangan ada pernyataan baru Kadis mengakui bahwa pembangunan jalan lingkar Obi
terkendala dokumen lingkungan berupa AMDAl, Fisibility Study dan lain-lain.
“Pemprov tidak ikhlas membangun Malut secara Utuh, ada daerah yang dikesampingkan termasuk pembangunan jalan lingkar Pulau Obi. Padahal kita tahu bersama, proyek Pulau Obi telah diperjuangkan untuk diakomodir sebagai proyek berbasis anggaran APBN. Namun, Pemprov yang tidak konsisten dalam hal itulah yang mengakibatkan sebagian ruas jalan pulau Obi dalam hal ini ruas jalan Jikotamo-Anggai tidak diakomodir. Jadi kalau mau jujur, pemrov ada kecenderungan membangun skenario berkedok kepentingan politik”
Masih menurut Almun, sebenarnya AMDAL menjadi prasyarat utama dalam sebuah proyek, jadi jika ada orang yang awalnya mengatakan satu proyek tidak butuh AMDAL, lalu kemudian akhirnya mengakui terkendala AMDAl, menandakan tidak logis dalam membangun opini publik. Sebab statemen sebagai publik figur dikonsumsi publik terutama masyarakat Obi sebagai objeknya. Sehingga kita takutkan adalah people power yang bergerak, berbahaya itu.
“Masyarakat Obi sudah berpuluh-puluh tahun mendambakan infrastruktur jalan, lalu sudah ada itikad baik dari Pemerintah pusat, dan ada yang menghalang-halangi, tidak menutup kemungkinan memicu kemarahan rakyat. Itu yang kita katakan people power bisa bergerak. Bisa juga menempuh jalur hukum karena ada unsur pembohongan publik,”tegas Almun
Almun juga memberikan saran, baiknya persoalan jalan lingkar Obi menjadi tanggungjawab bersama yakni Pemerintah Kabupaten, Pemprov Maluku Utara, maupun Pemerintah Pusat. Termasuk pula pihak perusahan yang saat ini mengeksploitasi nikel di pulau Obi, mereka juga wajib duduk bersama, membantu memikirkan dan mencari solusi pembangunan pulau Obi. Sebab Obi saat ini menjadi salah satu kawasan industri nasional sehingga harus dibangun tanpa ada unsur tendensi politik.
“Jadi kita berharap agar pemprov lebih jeli dan objektif dalam membangun ruas jalan pulau Obi. Jangan memberi komentar ke publik yang tidak berbasis hasil kajian ilmiah alias berubah-ubah, tidak konstruktif dan memicu kemarahan publik,”Pungkas Almun (Red)
