TERNATE,Liputan-Malut.com- Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate menilai Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate lemah menerapkan pelayanan pendidikan di Kota Ternate mulai dari tingkatan PAUD/TK/SD dan SMP di tengah bencana non alam atau Covid 19.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate, Nurlaila Syarif yang juga Anggota Komisi III Bidang Pendidikan disela-sela penjaringan aspirasi dengan para Kepala Sekolah tingkat SMP se-Kota Ternate dan Pengurus PGRI Kota Ternate dua hari lalu mengatakan pihaknya sejak awal pihaknya selalu berkoordinasi dan memberikan masukan kepada Diknas Kota Ternate terkait langkah strategis dan antisipasi seperti metode during (dengan jaringan) dan luring (luar jaringan) dan sejauh ini berjalan tapi Diknas tidak melakukan evaluasi dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan pendidikan bagi siswa.
“Soal keseragaman jam belajar mengajar dirumah, Diknas belum berfikir dan bertindak kaitan dengan Perwali (peraturan Wali Kota) yang mengatur soal jam wajib belajar di rumah, secara seragam, biar ada kerjasama guru dan orang tua dan serentak dengan seluruh siswa,”ujarnya.
Masih lanjut Nurlaila mengatakan, selama ini hanya kembali ke kreativitas guru masing-masing yakni jam belajar menjadi penting karena meski dirumah tetapi suasana sekolah juga tetap terasa, misalkan pemberlakuan jam belajar mulai dari jam 8 pagi hingga jam 11 siang, siswa dirumah tetap mengunakan baju seragam
“Olehnya itu menurut dia pendidikan tanpa peran guru itu berat, sehingga perlu ada kerjasama antara guru dan orang tua siswa dan pemerintah harus hadir menfasilitasi ini secara adil dan bijaksana,”tegasnya
Fraksi Nasdem menilai Diknas Kota Ternate tidak kreatif menggunakan metode kelas online dengan fasilitas zoom meeting karena temuan dilapangan sebenarnya Diknas tidak sigap dan tanggap berkolaborasi dengan wadah PGRI. Padahal sekolah siap, sebagian guru juga siap, untuk kelas online, hanya di setiap kelas perlu pemasangan jaringan internet, guru juga di dorong kapasitas SDMnya berbasis IT untuk mengajar anak anak dirumah.
“Pemerintah perlu siapkan sarana pendukung, kesiapan SDM Guru untuk bisa ikut serta menyiapkan tim IT pembelajaran. PGRI dan DPRD sudah tawarkan skema ke Dinas pendidikan tapi implementasinya lemah, Selama ini langkah inovasi hanya dari PGRI, seperti kerjasama dengan RRI untuk program pendidikan secara gratis bahkan guru berkontribusi untuk membayar scr patungan nara sumber dan Dinas pendidikan tidak support, Ini disayangkan,” tutup Nurlaela (Cr-01)
