TERNATE,Liputan-Malut.com- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menggelar rapat kerja internal dalam rangka megevaluasi kegiatan pembelajaran Online ditengah pandemi Covid 19 bersama sejumlah Kepala Sekolah SMP sekota Ternate dipusatkan di gedung pertemuan SMPN 1 Kota Ternate Selasa (09/06/2020).
Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaila Syarif mengatakan, mekanisme pembelajaran dengan sistem online tidak efektif karena siswa di haruskan memiliki Hp android, sementara sistem pengawasan pembelajaran yang dilakukan orang tua masih minim. “Karena masalah ini sangat urjen sehingga mekanisme pembelajaran perlu diperkuat dari segi peningkatan teknologi dan IT agar memudahkan jangkauan kegiatan pembelajaran dengan sistem online baik luring maupun daring,” jelasnya.
Sementara Ketua komisi III DPRD Kota Ternate, Anas U. Malik mengatakan pelaksanaan kegiatan sekolah di tengah pandemi Covid 19 dilaksanakan dengan sistem online atau jarak jauh sehingga Sekolah siap melakukan sistem Daring dan Luring yakni proses belajar mengajar dengan metode aplikasi WhatsApp dan semua Sekolah sudah punya skema, yakni telah menyiapkan protokol kesehatan, sehinga perlu didorong kepada Pemerintah untuk peningkatan program aplikasi zom sehingga guru bisa bertatap muka dengan siswa dan orang tua wali murid.
“Untuk itu Komisi III mendesak Pemerintah Kota agar segera merealisasikan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) baik disekolah SD, maupun SMPN, karena sebagian masyarakat menganggap bahwa di masa Covid 19 sekolah tidak melaksanakan aktivitas kegiatan belajar, padahal sekolah juga melaksanakan kegiatan belajar mengajar, Sekolah butuh operasional penunjang, misalkan kebijakan ujian Nasional telah dilakukan maka harus ada rekapan administrasi, selain itu sekolah juga siapkan ujian kenaikan kelas yang dilaksanakan melalui sistem Daring dan Luring, jika siswa yang tidak ada aplikasi HP Android mereka menyiapkan bahan ujian kenaikan kelas di rumah,” ujarnya.
Anas berharap ujian kenaikan kelas dan penerimaan siswa baru ini, sekolah dan peserta didik menggunakan aplikasi online, tentunya Sekolah juga Harus miliki website dan segala hal yang berkaitan dengan mekanisme pembelajaran atau penerimaan siswa baru dengan sistem online.
“Untuk itu diharapkan harus menjadi perhatian pemerintah terkait masalah ini karena Sekolah juga diperhadapkan dengan peningkatan biaya operasional WiFi, Listrik dan air, dan ada pembayaran biaya honor guru kontrak sehingga pemerintah segera realisasikan dana Bosda untuk menunjang kebutuhan kebutuhan tersebut,” tutup Anas. (Cr-01)
