JAKARTA,Liputan-Malut.com- Wacana kongres pengurus besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bakal digelar Maret 2021 mendatang mendapat tanggapan dari Wakil Sekretaris Jenderal.
Kepada Redaksi Liputan Malut, Ramadhan Reubun mengatakan, beredar informasi di kalangan kader HMI akan dilaksanakan kongres dengan syarat bahwa calon ketua umum PB HMI periode 2021-2023 harus membayar mahar ini sangat memalukan. Sebab, secara terang-terangan persyaratan yang tercantum dalam surat yang beredar di kalangan HMI bahwa calon diwajibkan membayar pendaftaran Rp. 10 juta rupiah.
“Ini adalah proses pembodohan bagi kader-kader HMI. Sebab, HMI bukan partai politik sehingga tidak layak dan tidak wajar uang pendaftaran harus senilai Rp. 10 juta,”tegas Ramadhan
Menurut Ranjes sapaan akrar Ramadhan, hingga saat ini belum ada kejelasan tentang dualisme kepengurusan di internal HMI dan ini yang harus di selesaikan dulu, jangan membuat kongres yang mengatasnamakan Ketua umum PB HMI.
“Negara indonesia saat ini tidak stabil dari sisi ekonomi karena adanya covid 19 yang begitu melumpuhkan ekonomi, maka HMI harus hadir untuk mengawal berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan yang belum selesai dari sisi hukum maupun sosial bukan membuat issu kongres,”tambah Ranjes
Masih menurut pria asal Maluku ini mengatakan, ada apa dengan sekelompok orang yang konon katanya PB HMI yang ingin sekali mebuat kongres di saat kondisi ekonomi tidak stabil, HMI sebagai oraganisasi terbesar, harus melihat situasi bangsa yang terjadi saat ini.
“Saya pengurus PB HMI aktif, asal HMI Cabang jakarta pusta-utara, saya menilai menilai kongres ini tidak etis. Sebab, hanya sekelompok ingin mencari nama dan sesuatu dalam internal HMI maka saya pastikan kongres ini tidak bisa di jalankan jika hanya mau ingin memanfaatkan HMI untuk kepentingan kelompok. Sadam Al Jihad, Arya dan siapa-siapa saja yang ingin mengahancurkan HMI harus di pecat sebagai Kaders HMI,”pungkasnya (Red)
