JAKARTA,Liputan-Malut- Agenda pemekaran Calon Daerah Otonom Baru (DOB) lama tak terdengar lagi. Sebab adanya moratorium sejak Pemerintah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Periode pertama Joko Widodo. Namun, di periode kedua Pemerintah Jokowi-Maruf ini kembali disuarakan soal agenda pemekaran DOB di berbagai wilayah di Indonesia.
Kepada Redaksi Liputan Malut, Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik mengatakan setelah dirinya dilantik menjadi orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan pada bulan Mei 2021 lalu, ada agenda penting yang menjadi catatan khusus untuk diperjuangkan yakni Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Obi Kepulauan dan karena itu maka dirinya saat ini intens berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI.
“Jadi, selain infrastruktur jalan Nasional dan Strategis Nasional di Kepulauan Obi, Pemekaran Obi DOB juga menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai Bupati untuk memperjuangkan karena kalau DOB terealisasi maka Rakyat Obi jauh lebih baik menikmati semua kebutuhan sadar yang diatur dalam Undang-undang,” ujarnya
Ditanya apakah sudah ada upaya untuk perjuangkan DOB Obi.? Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan itu dengan senyum menjawab bahwa dirinya saat ini konsentrasi dan intens berkoordinasi dengan Pemerintah dan DPR RI dan hasil koordinasi itu ada sinyal baik dan rencananya ada puluhan daerah calon DOB akan di bahas dalam waktu dekat ini.
“Dalam hasil koordinasi itu disampaikan kepasa saya bahwa bulan Maret 2022 ini ada puluhan Calon Kabupaten Baru & Calon Provinsi Baru yang akan dibahas DPR dan didalamnya saya sudah sampaikan bahwa salah satu Calon DOB di Maluku Utara juga harus masuk karena seluruh dokumen nya sudah lengkap dan Alhamdulillah direspon baik oleh DR RI maka saya pastikan calon Daerah Otonom Baru (DOB) Obi Kepulauan akan masuk dalam pembahasan bulan Maret ini”pungkasnya (Red)
