JAKARTA,Liputan-Malut.com- Untuk memastikan pemulihan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Bupati Usman Sidik langsung menemui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Syailendra. Pertemuan digelar, Rabu (01/09/2021) di ruang rapat Dirjend PDN.
Dalam pertemuan tersebut Bupati Halsel Usman Sidik menyampaikan beberpara point yakni perlu diperhatikan disparitas harga bahan pokok dan bahan penting lainnya diantara wilayah di Kabupaten Halmahera Selatan yang secara geografi berpulau-pulau, sehingga solusi yang ditawarkan adalah sarana distribusi logistic harus tersedia secara merata di kabupaten Halmahera Selatan.
“Misalnya di Pelabuhan Jikotamo Pulau Obi, kapal Tol Laut menyinggahi pelabuhan Jikotamo untuk bongkar muat barang Pokok dan Barang Penting yang datang dari Surabaya dan muatan Balik berupa hasil hutan, hasil pertanian, hasil perikanan dan lain-lain yang akan dikirim ke Surabaya itu masih terkendala dengan belum adanya Gudang sebagai tempat penyimpanan barang bongkar muat sehingga saya (Bupati) menyampaikan kebutuhan gudang untuk pelabuhan di Jikotamo sangat penting apalagi Pemerintah pusat telah menetapkan PSN di Pulau Obi supaya barang kebutuhan pokok yang didatangkan dari Surabaya dengan Kapal Tol Laut dapat lebih banyak agar harga kebutuhan pokok tidak tinggi,”ujarnya kepada Redaksi Liputan Malut
Lanjut orang nomor satu dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Halsel ini mengatakan, dirinya juga menyampaikan soal Pasar Mafa dan Pasar Jikotamo perlu dilakukan revitalisasi agar para pedagang dan pembeli dapat lebih nyaman untuk melakukan transaksi, lebih bersih, dan dapat ditata dengan baik. “Saya berharap Dirjend Pedagangan Dalam Negeri dapat memperhatiakn dua pasar ini dengan mengalokasikan dana Tugas Perbantuan Revitalisasi Pasar Rakyat tersebut,”tambah Bupati
Menanggapi permintaan Bupati Halsel Usman Sidik, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Syailendra mengatakan, pihaknya akan mengupayakan untuk mengalokasikan Dana Tugas Perbantuan Revitasilasi Pasar Rakyat ke Kabupaten Halmahera Selatan dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian anggaran Tahun 2022 untuk Revitalisasi Pasar Rakyat. “Kami akan membuat pola Sharing Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam revitalisasi pasar rakyat dan kami upayakan ada juga di Kabupaten Halmahera Selatan,”tandasnya
Lanjut Dirjen, untuk Gudang non Sistem Resi Gudang, Kemendag tahun 2022 hanya mengalokasikan anggaran untuk membangun 4 Buah Gudang yang hanya diperuntukan untuk mendukung PSN Food Estate. “Disarankan ke Bupati untuk dapat mengajukan melalui system informasi pasar (SIPR) milik Kemendag untuk tahun 2023, dengan membuat kepastian pengelola Gudang apabila sudah dibangun, dimana pengelolaan Gudang dapat menjadi sumber PAD,”tandasnya
Sementara itu, Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Ikbal S. Shofwan menyampaikan secara teknis bahwa permohonan revitalisasi pasar rakyat harus memenuhi persyaratan teknis dan adminitrasi dan diajukan melalui alokasi SIPR. “Dari data usulan revitalisasi pasar rakyat yang masuk dalam SIPR tahun 2022 lebih dari 1.000 usulan diantaranya usulan Pasar Mafa dan Pasar Jikotamo. Mudah-mudah kami dapat mengalokasikan ke pasar tersebut,”pungkasnya (Red)
