JAKARTA,Liputan-Malut.com- Jalan strategis Nasional di Kepulauan Obi menjadi perhatian khusus kepemimpinan Bupati Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba. Buktinya, meski saat ini terjadi polemik antara pemerintah desa dengan pihak PT. Harita. Namun, Bupati terpilih Usman Sidik langsung ikut ambil bagian untuk meredam polemik tersebut.
Kepada Redaksi Liputan Malut, Bupati terpilih Halsel Usman Sidik melalui sambungan telepon, Senin (05/04/2021) mengatakan jalan strategis Nasional lingkar kepulauan Obi adalah salah satu program unggulan yang dituangkan dalam visi misi pasangan Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) maka dengan adanya polemik ini dirinya langsung merespon dan bertemu dengan perwakilan PT. Harita Nickel.
“Karena ini sudah menjadi polemik maka saya tidak mau bermasalah dengan masyarakat sehingga saya langsung bertemu dengan perwakilan PT. Harita, Donald untuk membicarakan soal Polemik itu dan mereka sampaikan bahwa bukan menolak jalan strategis Nasional tetapi karena PT. Harita itu sudah masuk objek vital (Obvit) Nasional maka harus di carikan solusi,”tandasnya
Lanjut Wabendum DPP PKB ini mengatakan, disela-sela pertemuan itu dirinya juga meminta kepada perwakilan PT Harita untuk bertemu dengan Kepala Balai Peningkatan Jalan Nasional (BPJN) guna membahas alasan yang disampaikan oleh PT. Harita sehingga projek jalan strategis Nasional itu tetap di bangun di kepulauan Obi.
“Saya mediasi ini agar supaya anggaran untuk pembangunan jalan strategis Nasional ini tidak ditarik ke Pemerintah Pusat maka saya minta Pak Donald ketemu pihak Balai untuk carikan solusi sehingga jalan strategis Nasional itu harus dibangun maka dua pihak harus duduk untuk membicarakan karena jalan strategis Nasional ini untuk kepentingan masyarakat di kepulauan Obi,”tambah Hi. Usman Sidik
Masih menurut Bupati Halsel terpilih, jalan strategis Nasional itu dibangun karena adanya kontribusi pajak dari hasil tambang di Kepulauan Obi maka tidak perlu harus bermasalah. “Kalau bermasalah terus antara masyarakat melalui para Kades dengan PT. Harita maka anggaran itu terancam bisa ditarik oleh Kementerian PU. Jadi, saya berharap masyarakat bersabar menunggu hasil Kordinasi antara PT. Harita dengan Balai Peningkatan Jalan Nasional BPJN Maluku Utara,”pungkasnya (Red)
