JAKARTA,Liputan-Malut.com- Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, DPRD Provinsi, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Pulau Morotai resmi melakukan penanda tanganan Nota Kesepahaman pelayanan publik dan percepatan penyelesaian aduan masyarakat m, bertempat di auditorium Ombudsman RI di Jakarta (30/11/2021).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua dan Anggota Ombudsman RI, Gubernur Maluku Utara, Ketua DPRD Provinsi, Walikota Tidore Kepulauan, Bupati Kabupaten Pulau Morotai dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku Utara.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto dalam sambutan nya mengatakan,
MoU ini merupakan respon balik dari hasil kunjungan di Maluku Utara maka
ini adalah satu hal yang positif karena ada kesadaran dari Pemerintah Daerah baik Provisi maupun Kabupaten dan ini harus di contoh oleh Provinsi dan Kabupaten lain di Indonesia.
“MoU Ombudsman ini adalah sejarah dan kali pertama bagi Pemerintah Provisi dan Kabupaten/Kota. Mudah-mudahan pelayanan pemerintahan lebih baik lagi dimasing-masing wilayah yang dipimpin nya,”tandas Hery
Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia, Muhammad Nadji dalam sambutannya mengatakan, Maluku Utara sudah 22 tahun maka sudah harus mewujudkan pelayanan publik yang baik untuk menjawab harapan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara.
“Ombudsman akan terus membantu mewujudkan tujuan keinginan Pemerintah. Dengan ditandatangani MoU ini ini kita berharap mampu menyelesaikan berbagai persoalan terkait program kepatuhan pelayanan publik,”ujarnya
Gubernur Maluku Utara, Abd Gani Kasuba mengatakan, kami selalu berhati-hati dalam pelaksanaan Pemerintahan. “Kehadiran kami di Jakarta ini sebagai respon agar kami di Provinsi dan Kabupaten Kota lebih meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat,”tandas Gubernur
Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Hi Daud mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada ombudsman karena telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di Maluku Utara.
“Mudah-mudahan kegiatan ini tidak ada hanya seremoni tetapi harus di aktualisasikan dalam Pemerintahan di masing-masing Kabupaten /Kota,”pungkasnya (Red)
