JAKARTA,Liputan-Malut.com- Terkait ketidak pastian penanganan kasus korupsi bank BPRS Saruma oleh Kejaksaan Negeri Hamahera Selatan mendapat sorotan dari penggiat anti korupsi di Maluku Utara, Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia (SOMASI) Jakarta.
Koordinator SOMASI Jakarta, Irwan Abd Hamid melalui sambungan telepon seluler, Selasa (2801/2025) mengatakan, pihaknya intens mengikuti setiap kasus korupsi di Provinsi Maluku Utara termasuk terbongkarnya kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara dan akhirnya digiring ke kursi pesakitan bersama dengan menyeret sejumlah pejabat Pemprov Maluku Utara termasuk para pengusaha yang berinvestasi di wilayah yang kaya akan potensi sumberdaya alam itu.
“Baru beberapa hari kemarin rilish KPK menyampaikan bahwa Provinsi Maluku Utara adalah Pemerintahan daerah nya paling terkorup di Indonesia. Ini sebenarnya tamparan buruk pagi aparat hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi praktek Korupsi uang Negara,”tandas irwan
Lanjut pria yang saat ini intens bersama teman-temannya melakukan aksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal kasus korupsi di Maluku Utara ini mengatakan, terhadap tidak adanya penyelesaian kasus bank BPRS Saruma ini. menunjukkan instansi Kejaksaan Negeri Hamahera Selatan tidak solid dan kuat dugaan masing-masing mencari pengamanan alias cari muka terhadap pimpinan mereka di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara. Padahal, kasus ini sangat jelas telah ada hasil pemeriksaan BPKP dan nilai kerugian negara itu Rp. 8 milliar.
“Lembaga inikan berperan sebagai pengendali proses perkara untuk menentukan apakah kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak. Kalau di internal juga tidak solid dengan alasan macam-macam alias kinerja mereka diduga tidak beres maka idealnya kita harus adukan ke pimpinan diatasnya sehingga menjadi atensi khusus kasus korupsi yang ditangani oleh Kejati Maluku Utara dan khususnya Kejari Halmahera Selatan. Kami akan mengelar aksi di Kejaksaan Agung (Kejagung) agar proses ini ada kepastian Hukumnya,”tandas Irawan (Red)
