LIPUTAN-MALUT.com
NEWS TICKER

Wagub Malut Kukuhkan E. J. Papilaya Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Halut

Selasa, 26 Juli 2022 | 10:40 am
Reporter: Willy Parton
Posted by: LIPUTAN MALUT
Dibaca: 537

HALUT, Liputan-Malut.com – Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut) Ir. M Yasin melakukan kunjungan ke Kabupaten Halmahera Utara (Halut) yang disambut Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam kunjungan tersebut Wagub melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor dan pengukuhan tim percepatan penurunan stunting kabupaten di Halut tahun 2022, pada Senin (25/07/2022) kemarin, bertempat ruang Metting Fredy Tjandua Lantai II Kantor Bupati Halut Desa Gamsungi Kecematan Tobelo.

Selain dihadiri Wagub Ir. M Yasin dan Bupati Halut Ir. Frans Manery, rakor ini juga dihadiri Kepala BKKBN Malut Drs Renta Rego, Dandim 1508/Tobelo Letkol Inf Davit Sutrisno Sirait L, Kabag Ren Polres Halut AKP Jhon Watimena, Kejari Halut yang diwakili Eri Adi Wibowo, Sekda Halut Drs E J Papilaya, Para Asisten Setda Halut, Staf Ahli Bupati dan Pimpinan OPD Halut, serta para tim percepatan Penurunan Stunting Halut.

Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Halmahera Utara yang diketuai Sekda Halut Drs E J Papilaya MTP dikukuhkan Wagub sekaligus penyerahan SK didampingi Bupati Halut serta Penyerahan Plakat dari Pemda ke Pemprov Malut.

Bupati Halut Ir. Frans Manery dalam sambutannya memberikan apresiasi yang besar kepada Wagub Malut dalam kegiatan Ini serta memberikan spirit bagi daerah dalam kegiatan ini untuk membicarakan masalah stunting di Halut. Selanjutnya dalam pertemuan ini juga merupakan bagian dalam membicarakan langkah Pemda untuk menaikan tingkat persentase atas stunting tersebut berdasarkan angka yang tentukan oleh Pemerintah Pusat (Pempus).

“Ketika kita bicara meningkatkan stunting, kita harus tahu apa penyebabnya sehingga diharapkan kepada tim harus membuat tabel pembenaran baru diadakan program kedepan terkait dengan stunting dimana Halut mempunyai sumber daya alam dalam meningkatkan sunting tersebut,” ucapnya.

Menurutnya, sumber daya alam ada pada wilayah Halut sangatlah banyak tetapi tidak dipergunakan dengan baik sehingga inilah peran pihak kesehatan untuk melihat hal tersebut dan perlu dievaluasi dengan baik dengan memperhatikan pola hidup dengan realita yang ada sehingga fokuskan kedepan dalam menyisipkan anggaran untuk ibu hamil dan anak-anak demi peningkatan sumber daya manusia sehingga kedepan diharapkan kepada semua pihak untuk dapat bekerja bersama sama.

“Peningkatan angka kelahiran harus dibaringkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Semoga kami tetap semangat walaupun pandemi belum dinyatakan selesai, tetap semangat dan menjadi starter poin untuk mengendalikan stunting menjadi dibawah 14 persen,” jelasnya.

Sementara itu, Wagub Malut Ir. M.A. Yasin menyebutkan bahwa ada beberapa wilayah kabupaten/kota dalam upaya penurunan stunting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia dalam bidangnya kesehatan Indonesia sehat pintar kerja dan sejahtera, dari program sehat bagi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang didukung dan yang dilaksanakan beberapa pilar pelayanan kesehatan dan pelayanan jaminan kesehatan.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui surat keputusan Kepala Daerah (Kada) yang disesuaikan kebutuhan Pemda. Begitupun dalam upaya percepatan targetkan referensi stunting 12 persen yang dimasukkan dalam APBN dan target provinsi 14 persen sehingga harus bekerja keras untuk mencapainya.

“Sebagai ketua Percepatan Penurunan slStunting Malut, saya mempunyai kewajiban dalam rangka pengawasan dan monitor dalam setiap upaya yang dilakukan oleh Tim se-Kabupaten kota untuk percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka mendorong percepatan stunting kita harus semangat kerja dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dan optimal fungsi kelembagaan dan peerubahaan anggaran daerah,” jelasnya.

Ia berharap, semua kabupaten/kota lebih mengintegrasikan program menyangkut program penurunan stunting tersebut.
Pasalnya, pada tahun 2022 sudah berjalan sehingga dalam Perubahan anggaran sisipkan anggaran untuk sosialiasi dan pada tahun 2023 dianggarkan untuk pul-up instruksi Presiden dalam penurunan stunting tersebut. (Willy)

Berita Lainnya