HALUT, Liputan-Malut.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam mengurangi penggunaan anggaran maka akan dilakukan penghapusan tenaga kontrak. Hal itu dilakukan berdasarkan dengan edaran pemerintah pusat terkait dengan penghapusan honorer daerah yang akan ditindaklanjuti Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) tahun 2023.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKDPSDA) Efraim Oni Hendrik mengatakan penghapusan honorer akan dilakukan pada November mendatang. Selain itu, meski sudah ada rencana penghapusan, namun Pemda masih diberikan toleransi hingga November mendatang.
“Kita lakukan sehingga tidak dadakan diberhentikan. Sekarang kita lihat Maret ini akan dikontrak lanjut tetapi belum ada. Kami masih menunggu informasi dari Sekda Halut untuk kontrak lanjutan, serta menunggu selesai tes P3K,” jelas Oni sapaan akrabnya kepada media ini, Senin (20/03/2023).
Ia menjelaskan, untuk tenaga kontrak dari sejumlah SKPD belum diterima hingga saat ini baik kontrak tenaga cleaning servis, anggota Satpol-PP maupun tenaga kesehatan. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu untuk hasil tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dimana 60 formasi yang dibuka untuk umum.
“jika sudah dilaksanakan tes P3K pada 27-28 Maret mendatang maka akan didapatkan jumlah totalnya,” ungkap Oni.
Sedangkan untuk honorer guru sudah tidak dikontrak lagi Pemerintah Daerah pada tahun 2023 ini. Pasalnya sudah ada guru lulus di P3K sebanyak 320 dan sudah ditempatkan di sekolah-sekolah. (Willy)
