HALUT, Liputan-Malut.com – PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menyelenggarakan acara Sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tahun 2023-2029 dan Penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 yang diselenggarakan dari tanggal 17-19 Maret 2023.
Menurut rilis dari Departemen Komunikasi PTNHM, Jumat (17/03/2023) mengatakan, sejumlah pemangku kepentingan yaitu lima Camat dari wilayah lingkar tambang (Camat Kao, Kao Utara, Kao Barat, Malifut dan Kao Teluk) dan 83 kepala desa di lingkar tambang diundang untuk mengikuti acara Sosialisasi Program PPM 2023-2029 pada tanggal 17 Maret 2023.
Acara Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan program-program pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan NHM dari tahun 2023 sampai tahun 2029 kepada para pemangku kepentingan di kecamatan dan desa tersebut.
Pembuatan program-program pemberdayaan ini sudah melalui proses panjang mulai dari observasi lapangan hingga menggali informasi melalui proses Focus Group Discussion (FGD) secara bertingkat. FGD tahap pertama dilakukan di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Kao Utara, Kao, Malifut, Kao Teluk, dan Kao Barat yang melingkupi 83 desa lingkar tambang dan diikuti sebanyak 207 informan yang terdiri dari Camat, Kades, BPD, Wakil Pemuda, Paguyuban guru, tenaga kesehatan, Kepala Adat, PPL, UPTD dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). FGD tahap kedua dilakukan bertujuan untuk sinkronisasi gagasan dan rencana program PPM antara NHM dengan Pemerintah Daerah dari tingkat Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara.
Program PPM yang disosialisasikan NHM ini dikategorikan dalam 8 bidang program PPM yaitu pendidikan, kesehatan, pendapatan riil, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, kelembagaan komunitas, dan infrastruktur. Dari kedelapan bidang tersebut, NHM menurunkannya ke dalam 22 program yang akan dijalankan secara bertahap mulai tahun 2023 hingga tahun 2029.
Acara Penyusunan Rencana Kerja diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu, 18-19 Maret 2023 di Gosowong, Halmahera Utara. Acara ini dihadiri oleh perwakilan 83 desa yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Tokoh Agama.
Acara penyusunan rencana kerja ini bertujuan untuk menumbuhkan pertisipasi masyarakat dalam menyusun program PPM ke depan. (Willy)
