TOBELO, Liputan-Malut.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD tahun 2020 yang dilakukan lewat paripurna DPRD secara virtual, pada Rabu (02/09/2020).
Ketua DPRD Halut Yulius Dagilaha pidato mengatakan revisi anggaran merupakan hal yang wajib dilajukan dalam berpemerintahan. Dimana perubahan anggaran sebagai upaya untuk melakukan penyesuaian kembali atas perkembangan dan perubahan keadaan kondisi daerah.
Selain itu, harap Yulius, dengan perubahan APBD tahun 2020 dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan anggaran dalam pembiayaan daerah terhadap kebutuhan mendasar.
“Intinya kami berharap perubahan APBD dilakukan secara objektif, efektif dan efisien untuk kemajuan daerah,” harapnya.
Ia juga menambahkan, pengajuan Ranperda Perubahan APBD tahun 2020 yang telah diterima selanjutnya akan di bahas bersama TAPD dan Banggar DPRD.
“Dalam pembahasan ini akan difokuskan pada kesesuaian angka-angka antara dokumen Ranperda Perubahan APBD 2020 dengan dokumen KUPA-PPAS yang angkanya telah disepakati pada beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Halut Frans Manery dalam sambutannya menyampaikan,dalam rangka penyampaian pengantar nota keuangan atas rancangan peraturan daerah tentang peraturan daerah tentang perubahan APBD Halut tahun anggaran 2020.
Frans mengatakan,penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2020 bukan hanya disebabkan oleh bertambahnya atau berkurangnya target penerimaan pendapatan maupun bertambahnya belanja yang sudah ditetapkan. Melainkan juga untuk disinkronisasi program dan kegiatan yang ada dengan mempertimbangkan sisa waktu tahun anggaran belanja. Hal ini juga dilakukan dengan tetap berpedoman pada Permendagri Nomor :33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020.
Adapun perubahan pendapatan dan belanja dapat dijelaskan. 1. Pendapatan Daerah total pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar Rp.1.171.721.055.955.85. Setelah perubahan menjadi Rp.1.065.443.099.480.24. Dan penurunan (9,07) persen atau sebesar Rp.106.277.956.475.61 Pengurangan pada postur pendapatan ini juga,lebih dipengaruhi oleh PAD,Pengalokasian Dana Perimbangan,dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Untuk rincian postur Pendapatan Daerah,sebagai berikut. Kesatu,Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan sejumlah Rp.202.697.909.806,35, setelah perubahan menjadi Rp.176.983.651.619,74. Kedua. Dana Perimbangan sebelum perubahan senilai Rp.722.888.540.000,00 setelah perubahan menjadi Rp.656.571.379.711,00. Ketiga. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebelum perubahan sejumlah Rp.246.134.606.149,50 dan setelah perubahan menjadi Rp.231.888.068.149,50.
Sementara itu,untuk Belnja Daerah,Tahun anggaran 2020 sebelum perubahan sebesar Rp.1.205.883.729.880.57 setelah perubahan sebesar Rp.1.089.796.587.097.85 itu mengalami penurunan (9,63) persen atau sebesar Rp.(116.087.142.782.72). Dari uraian tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa selisih antara pendapatan dan belanja daerah mengalami defisit sebesar Rp.(24.353.487.617.61) atau sebesar 4,77%.
Berikut rinciannya,Kesatu,Belanja tidak langsung sebelum perubahan senilai Rp.572.808.913.870,20 setelah perubahan menjadi Rp.617.836.013.170,06. Kedua,Belanja langsung sebelum perubahan sejumlah Rp.633.074.816.010,37 setelah perubahan menjadi Rp.471.960.573.927,79
Untuk Pembiayaan Daerah,jumlah penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan adalah sebesar Rp.40.162.673.924.72 setelah perubahan Rp.55.153.487.617.61 itu mengalami kenaikan sebanyak 37,33 persen atau sebesar Rp.14.990.813.692.89 serta pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp.6.000.000.000,00 Miliyar dan setelah perubahan menjadi Rp.30.800.000.000,00,mengalami kenaikan 413,33 persen atau sebesar Rp.24.800.000.000,00. (Willy Parton)
