HALUT, Liputan-Malut.com – Puluhan massa aksi yang terdiri dari Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), sopir angkot dan tukang ojek menggelar aksi unjuk rasa terkiat bentuk penolaka rencana Pemerintah Pusat (Pempus) akan menaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Aksi massa ini dilakukan didepan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara (Halut) desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kamis (01/09/2022). dengan membawa spanduk besar bertuliskan menolak kenaikan harga BBM usut pemburu rente subsidi BBM, Orang kaya di subsidi Masyarakat miskin masuk buy, Cukup biaya kuliah Mahal BBM jangan dan Subsidi kenyakan pemburu rente.
Wilson Musa dalam orasinya mengatakan, Aksi ini dilakukan sebagai bentuk menyampaikan aspirasi Kepada Pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat banyak dan meminta kebijakan pemerintah daerah terhadap masalah kenaikan serta kelangkaan BBM. GMNI akan bersama rakyat, dimana rakyat masih tertindas Maka kami akan bersama dengan rakyat untuk mengawal Masalah ini akan berdampak pada masyarakat kecil.
“Dimana permainan Atas kelangkaan BBM pihak Pertamina terlibat dalam kegiatan penimbunan ini sehingga dibutuhkan kerja ektra dari pemerintah daerah atas permaslahan tersebut,” ucapnya.
Lanjut Wilson dalam orasinya mengatakan, mengatur soal subsidi BBM adalah kebijakan pemerintah pusat tetap pada prinsipnya dibutuhkan kerja dan Peran dari pemerintah daerah Dalam mengatur masalah subsidi Agra dapat diperuntukkan terhadap masyarakat Menengah kebawa dan tepat sasaran bukan hanya kepada oknum pengusaha untuk kepentingan bisnis mereka.
“Penempatan keamanan tidak berdampak pada pihak SPBU yang mana masyarakat sulit untuk mendapatkan BBM tersebut sehingga perlu dievaluasi semua kebijakan dan Surat edaran sehingga semua pihak dapat mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Dimana banyak terjadi penimbunan BBM di berbagai SPBU sehingga terjadi kelangkaan minyak dan menyebabkan kegiatan masyarakat terganggu dimana Penyelewengan itu berdampak pada masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat mengakses BBM bersubsidi tersebut.
“Melaui kesempatan ini kami Meminta Kepada pihak penegakan hukum untuk segara Melaksanakan Razia BBM serta usut tuntas mafia minyak untuk kepentingan bisnis dan usaha lainnya serta kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pertanggungjawaban terhadap kelangkaan BBM tersebut,” teriak Wilson Musa.
Massa aksi ini diterima langsung Staf Ahli Bupati Muhlan Ando, Kaban Kesbangpol Halut Drs F N Sahetapy MH, Kadis Perindagkop Halut Drs Nyoter Konoe, Sekertaris Perhubungan Halut Deni Tonoro, dengan melakukan hearing terbuka didepan kantor bupati Halut.
Kadis Perindagkop Halut Drs Nyoter Konoe menyampaikan
bahwa apa yang disampaikan terkait masala BBM selalu ada upaya diselesaikan Pemerintah dan kami tetap untuk mengingatkan kepada pihak SPBU tetapi persoalan itu tetap terjadi.
“masukan dari Teman teman Aksi akan kami tampung dan disampaikan kepada pimpinan karena pengambil keputusan tertinggi pada daerah ini ada pada tangan bupati, Sehingga masukkan dari teman-teman kami kawal dan tetap berkoordinasi dengan pihak SPBU, dimana pengawasan kami dari pemerintah laksanakan sudah laksanakan Tetapi masih terjadi kelangkaan BBM,” janjinya.
Lanjut dikatakannya, bukti atas permaslahan Kelengkaan BBM dapat diberikan kepada kepada Pemda untuk menindak oknum oknum tersebut. Serta Pemerintah Daerah akan terus berupaya untuk memback up masala ini dalam Tahap Penyelesiaan
“Saran dari kami sebagai dinas terkait bahwa aspirasi dari GMNI kami terima dan tindak lanjut bila Perlu besok kami akan rapat bersama dan mengundang semua pihak untuk duduk bersama dalam tahap penyelesaian serta menyertakan bukti untuk ditindaklanjuti hasil kesepakatan kami akan sampaikan kepada pimpinan di daerah ini,” terangnya.
Sementara Sekretaris Dishub Halut Deni Tonoro menyampaikan Kebijakan kenaikan BBM merupakan secara nasional dimana dampak yang terjadi kami memahami dan berpengaruh pada keberlangsungan masyarakat
“Untuk tarif pada prinsipnya ada penyesuaian kedepan dimana Pemerintah hadir tidak memberatkan pengusaha Tetapi penyesuaian tarif bagi pemerintah Yakni masyarakat dan pengusaha di beratkan terhadap maslahah kelangkaan BBM tersebut.
Sehingga kami harus duduk bersama membicarakan hal tersebut,” jelasnya.
Perwakilan angkot iwan mengatakan bahwa menyangkut dengan kenaikan BBM kami sebagai sopir angkut menolak hal tersebut. dimana kuota Minyak yang ditetapkan oleh pihak SPBU pada prinsipnya tidak kami dapatkan secara keseluruhan, sehingga Ketika ada siswa dari minyak tersebut dikemanakan.
“kami harapkan pemerintah untuk tindak jika kedapatan, karena Masyarakat yang dirugikan. karena Jika kita berbicara terkiat subsidi itu untuk siapa kalau bukan untuk masyarakat,” terangnya.
Rencananya, Jumat (02/09/2022) pagi massa aksi akan melaksanakan Hearing bersama dengan Pemda dengan melibatkan semua pihak baik dari TNI Polri, Pihak Pertamina, SPBU, Perwakilan masa aksi dan organda serta OPD terkiat untuk duduk sama membicarakan masalah tersebut untuk diambil jalan keluar, selain itu Jika masa aksi jika mempunyai bukti dapat disampaikan dalam rapat. (Willy)
