HALUT, Liputan-Malut.com – Puluhan masa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nelayan Bersatu (Amanat) Halmahera Utara (Halut) melakukan aksi protes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus digaungkan. Dimana aksi tersebut dilakukan terkait dengan persoalan penyaluran BBM kusus untuk nelayan, aksi tersebut dilakukan depan Kantor Bupati Halut pada Selasa (19/02/2022).
Aksi ini sendiri dikoordinir langsung Sumitro yang melibatkan 100 orang lebih lengkap dengan 2 Unit Dum Truck, 2 Unit Pick UP, 1 Unit Sound sistem serta membawa spanduk besar dan pamflet yang bertuliskan penolakan kenaikan BBM.
Dimana aksi ini sendiri membawa selebaran pernyataan sikap mereka diantaranya turunkan Harga BBM, berikan nelayan BBM jenis pertalite dengan standar harga nasional, berikan kami subsidi BBM, berikan kami bantuan perahu Fiber, tertibkan nelayan besar yang perahunya berukuran 30 Grosir Ton, buatkan asuransi nelayan kami, tangkap mafia BBM dan stopkan kapal 30 GT yang mengambil minyak di SPBBN.
Selanjutnya setelah menyampaikan orasi demi orasi di depan kantor Bupati, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) kemudian melakukan Herring terbuka bersama mass yang dihadiri langsung Asisten III Setda Halut Yudirhad Noya, Kaban Kesbangpol Halut Drs F N Sahetapy S.I.P., MH, Kasatpol PP Mohammad Kacoa S.PdI, Kadis Perikanan Victor Mangimbulude, Kasie OPS Satpol-PP Djidon Bahabu S.IP. Asisten III Setda Halut Yudirhad Noya menuturkan bahwa Pemerintah daerah tekankan bahwa kebijakan kenaikan BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah tidak ada punya kewenangan untuk merubah.
“Kami hanya mengawal kami akan laksanakan diskusi sehingga diharapkan perwakilan masa aksi dan perwakilan nelayan untuk hadir untuk cari solusi dengan kebenaran harus di uji bersama dalam rapat bersama sehingga solusinya jelas,” jelas Asisten III ketika menanggapi aspirasi massa.
Selanjutnya setelah puas menyampaikan tuntutannya, massa kemudian bergeser ke gedung DPRD. Namun kunjung di DPRD belum membuahkan hasil, pasalnya para wakil rakyatnya sementara menjalankan tugas di luar daerah.
Di ketahui, kegiatan aksi yang dilaksanakan dikarenakan para nelayan merasa kesulitan BBM dalam keperluan nelayan serta harga yang BBM yang didapat tidak sesuai dengan penetapan harga nasional dan takaran minyak tidak sesuai, serta hal-hal yang lain berdasarkan tuntutan masa aksi. Selain itu, pada prinsipnya semua tuntutan dari masa aksi akan dikaji kembali Pemda dalam rapat bersama dengan Pemda dan Forkopimda dalam mencari solusi konkrit atas permaslahan tersebut. (Willy)
