HALUT, Liputan-Malut.com – Sejumlah pihak menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa bersama (BUMDesma) merupakan pola usaha yang sangat tepat untuk menguatkan ekonomi pedesaan dan diperlukan kerjasama semua pihak untuk memahami dan mengelolanya.
Hal ini terangkum dalam acara “Sosialisasi Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat “PPM” PT Nusa Halmahera Minerals (PTNHM) Melalui BUMDesma”
Kegiatan ini digelar kerja sama PTNHM, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Hotel Green Land, Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Selasa (18/10/2022).
Drs. Supriyadi MSi,
Direktur Pelayanan Investasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan bahwa Kemendes ingin agar Pemerintah Desa menjadi pemerintah yang mampu mengelola potensi-potensi di wilayah masing-masing menjadi sesuatu yang bernilai usaha tinggi yang memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.
“Hal ini dilakukan dengan kolaborasi melalui BUMDesma” katanya.
Supriyadi menambahkan, apa yang diinisiasi oleh PTNHM adalah semangat yang bagus. Selanjutnya Kemendes dan instansi pemerintah lainnya akan mendukung dengan ikut mendampingi desa-desa dalam memulai BUMDesma.
Sementara Bupati Halmahera Utara, Frans Manery, dalam sambutan mengatakan, pembentukan BUMDesma ini adalah ide baru yang saya tunggu sejak lama untuk dibentuk di desa-desa di Halmahera Utara.
“Ini sejarah baru di Halmahera Utara bahwa ada ide yang bagus ini dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar dana yang sangat besar dari PTNHM menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.” katanya.
Bupati Frans juga meminta kepada para Kepala Desa untuk mendukung rencana BUMDesma ini karena ini solusi terbaik untuk menguatkan ekonomi desa.
IB Pramudya Yudi Ananta,
Koordinator Sub Direktorat Hubungan Komersial, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM juga mengatakan Kementerian ESDM menyampaikan bahwa program PPM harus dilakukan di seluruh wilayah lingkar tambang perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia.
“Program PPM harus dimulai dengan rencana induk yang dibahas bersama yang pada intinya menciptakan kehidupan yang berkelanjutan di masyarakat lingkar tambang,” terangnya.
Selain itu, Irwan Malaka dari Departemen Kinerja Sosial/ Social Performance PTNHM, PTNHM ingin mendukung program-program PPM di lingkar tambang sepertibyang diatur oleh Kementerian ESDM, terutama program-program yang mengarah kepada kehidupan yang berkelanjutan.
“PTNHM yang pasti mendukung dari aspek pendanaan. Namun program-program yang akan dilakukan harus mampu mengelola dana tersebut untuk manfaat masyarakat banyak. PTNHM menyambut baik semangat dalam mewujudkan BUMDesma tersebut” kata Irwan. (Willy)
