HALUT, Liputan-Malut.com – Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) telah menemui Kementerian ESDM dan menyampaikan rekomendasi sejumlah perusahaan yang telah mengantongi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) namun tak kunjung melaksanakan operasi di wilayah Halmahera Utara.
Ketua DPRD Halut Janlis G. Kitong kepada sejumlah wartawan mengatakan, bahwa pada prinsipnya DPRD meminta apa rekomendasi yang diberikan untuk diseriusi, dan Menteri telah mempercayakan kepada pihaknya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan.
“Kami ketemu dengan menteri ESDM pada Minggu 24 Oktober 2021 sekitar Pkl 05.00 Wib, jadi kemudian memberikan kepercayaan kepada orang kementerian untuk melihat rekomendasi yang telah kami serahkan, selanjutnya kita akan bertemu lagi untuk melihat teknisnya. Begitupun saat didatangi kami ditanyakan ijinnya seperti apa dan kami kami menyampaikan sesuai dengan apa yang terjadi di Halut,” jelasnya, Selasa (26/10/2021).
Janlis menjelaskan, bahwa DPRD akan terus berupaya dimana dalam situasi Covid ini Halut mengalami defisit sehingga perlu diperhatikan terkait dengan peningkatan PAD.
“Negeri wajib memberikan apresiasi wakil Bupati atas komunikasi yang dibangun begitupan kepada Bupati yang melihat hal ini secara serius,” ucapnya.
DPRD sendiri rencananya juga akan mengkomunikasikan dengan pihak Kementerian terkait dan DPR RI guna membicatakan hal-hal lain tidak hanya kaitan pertambangan tetapi juga berkaitan dengan pertanian dan kelautan.
“Kami nantinya tidak membicarakan soal tambang tetapi juga soal pertanian dan kelautan. Intinya langkah yang kami lakukan untuk peningkatan PAD,” jelasnya. (Willy Parton)
