TOBELO, Liputan-Malut.com – Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Halmahera Utara (Halut) disenyalir banyak pejabat ASN lingkup Pemrov Maluku Utara (Malut) diduga campur pelaksanaan PSU lima TPS di Halut. Hal itu, mendapat sorotan dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PM) Halut, Angkatan Muda Muhammadiyah Halut itu, menegaskan pihak Pejabat Pemrov jangan campur PSU Halut.
Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Halut Jumar Mafoloi mengatakan, akhir – akhir ini, menjelang PSU Halut, rupanya disenyalir ada beberapa pejabat ASN lingkup Pemrov Malut ikut terlibat memenangkan salah satu Paslon pada PSU Pilkada Halut. Hal itu, dibuktikan salah satu pejabat inisial SL turun ke Desa Supu Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halut yang merupakan titip PSU menemui masyarakat diduga menjanjikan Pajeko tiga unit untuk memilih salah satu Paslon.
“Kami mengecam jika ada pejabat ASN Pemrov yang secara diam diam ikut campur pelaksanaan PSU di lima TPS, sebab itu bagian dari mencederai hak politik Warga yang berada di lima TPS PSU,” Tegas Jumar. Sabtu (03/04/2021)
Jumar mendesak pihak Bawaslu Halut untuk memperketat pengawasan pada tahapan PSU Pilkada Halut. Sebab saat ini, PSU bisa dijadikan sebagai ajang kontrak jabatan dalam Birokrasi. Oleh karena itu, Bawaslu Halut sudah harus menyiapkan skema dan langka – langka untuk memprotek keterlibatan ASN dalam tahapan PSU.
“Kami percaya Bawaslu masih memiliki integritas dan netralitas dalam melaksanakan pengawasan tahapan PSU, oleh karena itu, kami juga mendesak Bawaslu harus memprotek lima titik PSU, untuk mencegah keterlibatan ASN pejabat Pemrov Malut maupun ASN Pemda Halut untuk tidak terlibat dalam proses tahapan PSU,” Akhirinya. (Willy Parton)
