TOBELO, Liputan-Malut.com – Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan II tahun 2020, yang seharusnya sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), diduga masih di gantung Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) sebesar Rp. 10 miliar.
Belum disalurkannya DBH sampai saat ini oleh Pemprov Malut tentunya sangat mempengaruhi kas keuangan daerah Pemda Halut
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Halut, Mahmud Lasidji mengatakan, sudah seharusnya Pemprov Malut, sudah menyalurkan DBH triwulan II tahun 2020 ke Pemkab Halut, bukan menahan. Ini tentunya sangat mempengaruhi kas keuangan daerah.
“DBH triwulan II Pemkab Halut, sampai saat ini tak kunjung disalurkan Pemprov Malut ke Pemkab Halut,” ucap Mahmud kepada sejumlah wartawan Selasa (21/07/2020).
Ia menuturkan, lambatnya setoran DBH sudah tentu sangat mempengaruhi kas keuangan daerah. Ia, berharap Pemprov Malut melalui kepala dinas keuangan Provinsi dapat merubah cara kerja. Agar transparansi dalam penyaluran DBH Pemprov ke Kabupaten/kota di Malut.
“Saya berharap pada waktu dekat ini DBH Provinsi Malut, segera disalurkan ke Pemkab Halut, bukan harus menahan seperti ini,” katanya. (Willy Parton)
