HALUT, Liputan-Malut.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Kamis, 18 Juli 2024 pekan kemarin, menerima kunjungan tim Monitoring dan Evaluasi Center for Prevention and Public Accountability (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI)
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Meeting Fredy Tjandua, Lantai 2, Kantor Bupati Halut dalam membahas delapan Indikator MCP bersama Pemda Halut.
Dimana KPK RI meluncurkan indikator MCP tahun 2024 untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Korupsi di Daerah.
MCP KPK dilakukan untuk memperkaya pemahaman tentang upaya pencegahan korupsi dan dapat mendorong dalam memerangi korupsi di tingkat Daerah. Hal ini sejalan dengan visi KPK untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik dan bebas korupsi di seluruh Indonesia.
Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah V, Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) Abdul Haris bersama tim melakukan pertemuan bersama Bupati Halmahera Utara Ir. Frans Manery yang di dampingi Sekretaris Daerah Erasmus Joseph Papilaya, bersama seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Juru bicara Pemda Halut, Dalton Zero yang juga merupakan Kepala Dinas Informasi Komunikasi dan Persandian mengatakan Bupati melalui Sekda Halut E.J Papilaya menyebutkan kunjungan ini menindak lanjuti pertemuan yang dilakukan di Provinsi dimana bersama tim MCP KPK RI membahas terkait delapan area MCP KPK.
“delapan area MCP KPK meliputi, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa,” jelasnya belum lama ini.
Lanjut dikatakannya dimana dari delapan area tersebut setiap indikator di evaluasi progres pencapaiannya, karena lewat rapat yang dilaksanakan bersama Inspektorat kita sudah memasukan dokumen, terkait Implementasi lapangan akan segera kita lakukan.
“Kita berharap kepada Seluruh OPD yang mengukuti pertemuan, bisa mencatat, membaca Delapan area itu, lalu melakukan penekanan sesuai perintah KPK dan di tindaklanjuti, agar kinerja Pemda baik, terkait MCP KPK dari hasil pertemuan, ada beberapa rekomendasi juga yang harus kita tindak lanjuti,” ucapnya. (Willy)
