HALUT, Liputan-Malut.com – Menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Dalam rangka transparansi program efisiensi yang dijalankan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), lima Camat dari wilayah lingkar tambang, Kapolsek Kao dan Malifut, Danramil Kao dan Malifut, perwakilan Lembaga Adat Empat Suku lingkar tambang, lima Forum Kepala Desa (FKD), serta lima Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) serta para pemangku kepentingan (stakeholder) di wilayah lingkar tambang sepakat mendukung implementasi Program Pengaturan Kerja Khusus (PKK) Tahap II.
Mewakili manajemen NHM, Wakil Presiden Direktur NHM, Amiruddin Hasyim, yang didampingi oleh tim Departemen Kinerja Sosial & Urusan Regional (KS-UR) membuka rakor yang berlangsung di Kantor Biang, Kecamatan Kao, Halmahera Utara, Maluku Utara, pada Sabtu, 25 Januari 2025.
Dalam sambutannya, Amiruddin Hasyim menjelaskan bahwa sejak tahun 2023, perusahaan menghadapi tantangan operasional yang berdampak kepada kerugian finansial yang cukup signifikan. Menyikapi kondisi tersebut NHM harus melakukan program efisiensi antara lain melalui PKK Tahap I dan akan dilanjutkan dengan PKK Tahap II sebagai langkah antisipatif agar terhindar dari terhentinya operasi penambangan dan pengolahan yang akan berdampak lebih luas dan kompleks mengingat NHM adalah Obyek Vital Nasional (OBVITNAS) dan berkontribusi besar terhadap roda perekonomian di Maluku Utara khususnya Halmahera Utara.
Lebih lanjut, Amiruddin menginformasikan dalam pemaparannya mengenai ketidaktercapaian produksi emas dari target yang direncanakan selama tahun 2024 untuk semua operasi penambangan dan pengolahan pada Tambang Bawah Tanah (TBT) Kencana maupun TBT Toguraci. Dikonfirmasikan juga oleh Amiruddin bahwa sejak pertengahan tahun 2024, hanya TBT Kencana yang tetap aktif beroperasi sedangkan TBT Toguraci masuk ke dalam kondisi “care & maintenance” (perawatan fasilitas operasional TBT) dikarenakan besarnya biaya operasional.
“Saat ini NHM sedang menghadapi tantangan besar terkait besarnya biaya tenaga kerja (manpower). Setiap bulan, NHM mengeluarkan hampir ratusan milyar rupiah hanya untuk membayar gaji karyawan. Walaupun langkah efisiensi pada PKK Tahap I biaya tenaga kerja per bulan berhasil ditekan, tetapi langkah ini masih belum mencapai kondisi operasional yang lebih efisien. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan efisiensi lebih lanjut melalui PKK Tahap II, dengan target yang sama, yakni menurunkan biaya tenaga kerja per bulan agar operasional lebih produktif dan berkelanjutan,” ujar Amiruddin, melalui rilis dari Departemen Komunikasi NHM, Kamis (13/02/2025).
Pada akhir sambutannya Amiruddin menyampaikan, sekalipun tantangan yang kini sedang dihadapi oleh NHM cukup besar dan terpaksa untuk mengurangi biaya operasional, Presiden Direktur dan segenap jajaran Manajemen NHM sepakat untuk menempuh langkah yang humanis. Pada PKK Tahap II ini, alih-alih melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan, NHM akan meminta sejumlah karyawan untuk menunggu di rumah hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian dan selama masa menunggu tersebut setiap karyawan akan tetap diberi upah sebesar Rp 6.000.000 per bulan agar dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Forum Kepala Desa Kao Utara, Leo Nanere, menegaskan bahwa mereka mengapresiasi kebijakan ini dan tidak bermaksud mengintervensi kebijakan internal NHM. Namun, karena karyawan NHM juga merupakan bagian dari masyarakat mereka, pihaknya merasa perlu menyampaikan aspirasi agar karyawan lokal, terutama yang berasal dari lingkar tambang, diprioritaskan dalam PKK Tahap II. Selain itu, ia juga meminta NHM untuk memastikan hak-hak karyawan yang dirumahkan, pensiun, atau mengundurkan diri (resign) tetap terjamin.
“Kami paham dengan kondisi ini sekaligus juga mendukung kebijakan oleh NHM, jadi untuk program efisiensi tahap II bagi sekitar 850 orang yang dipekerjakan itu, mohon agar dahulukan karyawan lokal yang disini khususnya lingkar tambang. Kemudian uang makan per bulan bagi karyawan yang dirumahkan itu harus terjamin sehingga tidak muncul gejolak,” ujar Leo, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Daru.
Hal senada disampaikan oleh Forum Kepala Desa Malifut, Fahmi Abdullah. Ia menyadari kontribusi NHM bagi masyarakat lingkar tambang. Oleh karena itu, selain memprioritaskan karyawan lokal, NHM juga perlu mempertimbangkan persentase jumlah karyawan dari setiap desa agar distribusi tenaga kerja lebih merata.
“Jangan sampai ada orang dalam (Ordal) yang mengintervensi keputusan terkait siapa yang masuk dalam daftar 850 karyawan yang tetap bekerja. PKK Tahap II harus mempertimbangkan persentase karyawan per desa, karena saat ini jumlah karyawan di setiap desa berbeda, ada yang banyak, ada yang hanya dua orang. Prioritaskan karyawan lingkar tambang agar tidak timbul masalah sosial yang tidak diinginkan,” tegas Fahmi, Kepala Desa Ngofagita.
Sementara itu, Yerni Betek, perwakilan Dewan Pengurus Lembaga Adat Pagu, menekankan bahwa peran stakeholder sangat penting dalam mengedukasi masyarakat agar tidak hanya bergantung pada perusahaan, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi lain.
“Dari sisi Lembaga Adat, kami mengambil posisi netral. Kami melihat ini sebagai persoalan internal perusahaan, dan kami mendukung penuh kebijakan NHM. Tentu, semua keputusan perusahaan telah melalui kajian strategis agar NHM tetap eksis dan tidak merugikan masyarakat. Kami berharap NHM segera pulih, sehingga karyawan yang dirumahkan dapat kembali bekerja,” ujar Yerni.
Kapolsek Kao, M. Arsyad, mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk mensosialisasikan kebijakan NHM kepada masyarakat, agar langkah efisiensi ini dipahami sebagai situasi darurat yang tidak dapat dihindari. “Saya pastikan bahwa ketika PKK Tahap II ini diberlakukan, akan ada potensi permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, seluruh stakeholder harus bekerja sama dalam menangani potensi konflik yang muncul,” tegasnya. (Willy)
