HALUT, Liputan-Malut.com – Massa yang tergabung dalam Komunitas Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (KGMPS) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) menggelar aksi unjuk rasa disejumlah titik. Aksi yang digelar Senin (06/09/2021) dimana massa mendesak Pemerintah Provinsi menolak kehadiran perusahan pertambangan di Maluku Utara
Aksi unjuk rasa tersebut dimulai dengan rute kampus uniera, perempatan Lampu merah jalan kemakmuran pelabuhan tobelo, Kantor Bupati, DPRD Halut dan kembali ke kampus uniera dengan menggunakan megafone serta jalan kaki.
Kordinator lapangan Reks Ernesto dalam orasinya mengatakan,
Pemerintah dengan tegas harus menolak Pertambangan karena tidak memihak kepada masyarakat. Dimana kehadiran Tambang seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat bukan menyusahkan masyarakat.
“Kehadiran kami untuk meminta kepada Pemerintah dan DPRD serta semua pihak agar berpartisipasi dalam menolak segala aktivitas pertambangan., Masyarakat harus merasakan dampak ekonomi yang signifikan dengan hadirnya perusahan pertambangan namun faktanya masyarakat malah ditindas dengah hadirnya pertambangan,” tegasnya.
Sementara dalam pernyataan sikap ada 12 poin penting yang dengan tegas disampaikan KGMPS pada aksi unjuk antara lain, tolak pertambangan di malut, Stop kegiatan reklamasi, Tolak kelapa sawit, Kesehatan gratis, Wujudkan demokrasi sejati, Stop penggusuran lahan, Stop pungli di malut, Membangun literasi dan lestarikan budaya lokal, Berikan tempat yang layak bagi PKL, Wujudkan kesejahteraan yang layak bagi Nelayan dan petani, Wujudkan pendidikan gratis, Sahkan RUU-PKS, dan Tuntaskan masalah air bersih sertak tolak kenaikan BBM. (Willy)
