TOBELO, Liputan-Malut.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) melaksanakan pertemuan dengan sejumlah pihak. Dalam pertemuan tersebut, terkait perlunya aspek penguatan dalam pelaksanaan kegiatan proyek, yang dilaksanakan di ruang rapat kantor bupati pada Rabu (17/03/2021).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halut, Agus Wirawan Ekosaputro menyebutkan, terkait dengan program diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaran organisasi pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN. Selain itu, dalam penguatan pengawasan dalam tugas pelaksanaan kegiatan proyek pemerintah daerah ada beberapa hal yang wajib diketahui yakni Pengendalian Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan masyarakat, Penanganan benturan kepentingan dan Kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN.
‘Kejaksaan turut menyelenggarakan bidang ketertiban dan ketentraman umum diantaranya Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegak hukum, Pengawasan peredaran barang cetakan, Pencegahan penyalahgunaan/penodaan agama, dan Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 5 fungsi didalam bidak Perdata yakni Bantuan hukum, Pertimbangan hukum, Penegakkan hukum, Tindakan hukum lainnya, dan pelayanan hukum,” jelasnya.
Dijelaskannya, didalam bidang perdataan Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang salah satunya melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang. Selain itu, ada tindakan hukum lain yang menjadi kewenangan kami dari Kejaksaan yaitu untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara.
“Karenakan belum adanya Wibsite untuk pelayanan hukum antara masyarakat ke Kejaksaan, Plh. Bupati Halut diharapkan untuk dibentukkan aplikasi Website dalam pelayanan hukum,” pintanya.
Pertemuan teesebut dihadiri Plh Bupati Halut Yudhihard Noya, S.Si, MH., Kepala Kejari Halut Agus wirawan ekosaputro, S.H.,M.H., para Asisten Setda, para Staf Ahli Bupat, para pimpinan OPD serta PPK Lingkup Pemda Halut. (Willy Parton)
