HALUT, Liputan-Malut.com – Salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Kao barat menyoroti terkait kondisi perusahan PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang menghadapi berbagi persoalan yang terjadi, diantaranya hubungan PT. NHM dengan PT Antam dimana tidak adanya trasparansi administrasi keterbukaan dalam sistim.
Remer Sinyiang mengatakan, masyarakat dilingkar tambang membutuhkan peran serta keterlibatan Antam di perusahaan PT NHM sehingga apa yang menjadi hak perusahaan bisa di realisasi dengan lancar, spaya apa yang memjadi tanggungjawab PT. NHM baik fisik dan non fisik untuk kesejahteraan karyawan dan masyarakat lingkar tambang, khususnya di Kecamatan Kao Barat bisa dibpenuhi.
“ini merupakan tanggungjawab perusahan, kita kaji dari PP no 96 tahun 2021 pasal 180 poin 4 adalah dalam hal realisasi biaya program PPM tidak tercapai wajib ditambahakan pada tahun berikut, tapi realita yang terjadi belum direalisasi 80 persen karena Antam tidak lagi berikan kontribusi baiaya operasional, harus ingat bahwa Antam milik pemerintah yang seharusnya turut serta mengsejahterakan masyarakat tapi fakta itu malah terbalik, harus ada trasparansi laporan dan tangungjawab,” ucapnya, Minggu 01/10/2023).
Lanjut dikatakanya, bahwa pemuda pemerhati dengan ide dan gagasan yang akan kami sampaikan untuk bisa membantu dalam menyelesaikan ataupun dalam berkontribusi pikiran dalam manfaat dan maksimalkan dengan kalborasi antara progran SP dan program dana desa disetiap desa dalam menggali potensi desa yang selama ini belum di kelola secara maksimal.
“ini suara hati kami pemuda peduli Kao Barat yang sudah waktunya berperan penting dalam pembangunan desa dengan pengembangan potensi desa,” ujarnya.
Remer juga mengatakan, bahwa Antam dan PT. NHM perlu duduk bersama bicarakan persoalan yang terjadi terkait kondisi perusahaan, sehingga bisa hadirkan solusi yang kongkrit, bagaiamana bisa memulihkan kembali sistim operasional perusahaan sehingga tidak ada lagi turbolensi liar ditengah masyarakat.
“kami pahami ini merupakan rahasia sistim kerja Antam sebagai pemerintah yang mendapat saham hasil dari produksi sebesar 25 persen dari total hasil pendapatan, yang mana status Antam di PT. NHM sebagai Direktur dan Komisarus utama,” terangnya. (Willy)
