HALUT, Liputan-Malut.com – Sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) meminta Yudihart Noija segera undur diri dari jabatan Plh Bupati dan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Halut
Hal ini dipicu karena ketidakmampuan pengelolaan birokrasi oleh Plh Bupati Halut membuat sebagian besar ASN kecewa lantaran Gaji dan tunjangan Kinerja (Tukin) ASN selama tiga bulan belum dibayar.
Camat Galela Muhammad Kacoa saat menghubungi Wartawan mengatakan, saat ini ASN Pemda Halut sedang berduka dan melarat akibat dari gaji dan tukin selama tiga bulan belum dibayar. Selama Plh Bupati dan Plt Sekda Halut dijabat oleh Yudihart Noija, tidak mampu menjamin hak hak para ASN.
“Kami sudah kehilangan kesabaran dari ketidak mampuan Yidihart menjabat sebagai Plh Bupati dan Plt Sekda Halut, karena sudah memasuki tiga bulan Gaji dan tunjangan PNS tidak dibayar, maka kami minta Plh Bupati yang merangkap sebagai Plt Sekda Halut segera undur diri dari jabatan, dan serahkan kepada yang mampu,” ungkapnya, Rabu (07/04/2021).
Muhammad Kacoa menegaskan, jika gaji dan tunjangan PNS tidak kunjung dibayar, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Halut harus ditunda. Gaji dan tunjangan ASN ini lebih penting dibanding PSU. Ditambahnya, ketidakamampuan Plh Bupati dan plt Sekda Halut mensiasati ketersediaan keuangan daerah, maka sudah harus sadar diri untuk undur diri.
Gaji dan tukin ASN itu lebih penting dari PSU, jika perlu PSU ditunda dan Pemda segera membayar gaji dan tunjangan PNS tiga bulan yang tertinggal, Plh Bupati dan Plt Sekda jangan bersenang senang diatas penderitaan kami. Kami juga butuh menghidupi keluarga,” harapnya. (Willy Parton)
