TOBELO, Liputan-Malut.com – Front Pemuda Soakonora Bersatu (FPSB), menggelar aksi protes terkait dengan Proyek talud (swering). Aksi protes yang dilaksanakan di depan kantor desa Soakonora kecamatan Galela Selatan pada Selasa (16/06/2020) sekitar Pkl 09.30 Wit dimana massa aksi membawa spanduk dengan bertuliskan “proyek ilegal dan peluang korups,” yang di koordinir Alfian Abdul Jalal
Dalam tuntutannya massa memintakan kepada pihak kontraktor untuk segera memasang papan informasi proyek, meminta kepada pihak kontraktor agar melibatkan perwakilan masyarakat atau pemuda dalam pengawasan proyek tersebut, kepada pihak kontraktor agar memberikan RAP kepada perwakilan masyarakat atau pemuda untuk bisa mengawasi dan mengontrol proyek pembangunan, meminta kepada pihak pemerintah Desa agar mengontrol dan mengawasi proses pekerjaan talud atas piring karena dianggap ada kecurigaan dan menjadi peluang korupsi.
Alfian Abdul Jalal dalam orasinya mengatakan bahwa aksi yang dilakukan murni dan tidak ditunggangi oleh siapapun. terkait dengan tuntutan yang disampaikan dengan adanya proyek pembangunan talud di Desa Soakonora dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang ada dimana dalam pembangunan tersebut tidak ada yang namanya papan proyek atau papan informasi untuk anggaran proyek tersebut.
“Kita tahu bersama bahwa di dalam aturan telah dijelaskan terkait dengan regulasi atau tahapan-tahapan dalam pembangunan proyek itu sendiri. Untuk itu kami atas nama masyarakat yang tergabung dari Pemuda dan Pelajar Desa Soakonora menuntut agar segera diadakan atau di pasang papan proyek tersebut, jika tidak maka proyek tersebut harus di hentikan,” tegasnya.
Setelah orasi disampaikan dari orator lainnya, kemudian dilakukan hearing antara pihak PPK PU, Pemerintah Desa dengan perwakilan pemuda dan pelajar Desa Soakonora bertempat di kantor kepala desa Soakonora.
Sementara itu, Kades Soakonora Yani Anu menjelaskan bahwa proyek yang ada adalah proyek dari Pemerintah Kabupaten dan bukan menggunakan anggaran dari Dana Desa (DD).
“Kami pemerintah Desa dengan proyek pembangunan talud, dari penyampaian seakan-akan ada keterlibatan atau ada kerja sama antara pemerintah Desa dengan pihak kontraktor, jadi ini harus kami luruskan dan agar diketahui oleh masyarakat,” jelasnya.
Korlap Alfian Abdul Djalal juga menbahkan bahwa masyarakat juga memiliki fungsi kontrol pembangunan baik di Desa Maupun Daerah sehingga tuntutan kami melalui kepala Desa untuk minta kepada pihak kontraktor agar papan infoormasih proyek secepatnya dipasang, Selain itu, pihak kontraktor agar melibatkan perwakilan masyarakat atau pemuda dalam pengawasan proyek. (Willy Parton)
