HALUT, Liputan-Malut.com – Terkait dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) jenis petralite dimana selama ini sering keluhkan nelayan di bawah 20 Gross Tonnage (GT) membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara (Halut) harus memanggil pihak Pertamina, UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara.
Rapat dengar pendapat gabungan berlangsung di ruang rapat bangsaha lantai II kantor DPRD Halut pada Selasa (20/06/2023) dimana DPRD meminta kepada pihak Pertamina dan UPTD DKP Malut agar jangan mempersulit nelayan kecil ketika mereka membeli BBM jenis petralite untuk kebutuhan mencari ikan.
Ketua DPRD Halut Janlis G. Kitong mengatakan bahwa ketika menerima aduan nelayan, DPRD sangat geram dimana nelayan kecil kesulitan mendapatkan BBM subsidi di SPBUN pelabuhan perikanan TPI Tobelo, dengan tegas DPRD meminta agar UPTD DKP Malut jangan lagi memberikan BBM ke nelayan luar maupun nelayan di atas 20 GT.
“Jangan lagi mempersulit nelayan kecil ketika mereka membutuhkan BBM subsidi, karena BBM tersebut di siapkan Pemerintah hanya untuk nelayan-nelayan kecil,” tegas Janlis.
Sementara Anggota DPRD Halut Hi. Samsul Bahri Umar mengatakan, untuk penyaluran BBM subsidi di SPBUN seharusnya untuk nelayan yang mesinnya 20 GT kebawah karena menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, sementara yang menjadi tanggung jawab Pemprov yaitu nelayan dengan mesin 20 GT ke atas.
“Walaupun UPTD DKP Malut ini adalah perwakilan provinsi namun mereka berada di wilayah Halut, maka kami sebagai DPRD wajib mengontrol kinerja dinas tersebut,” ucapnya.
Samsul juga meminta agar pengambilan BBM subsidi di SPBUN ini harus dilakuakan satu bulan sekali, karena rata-rata nelayan yang ada hampir setiap hari mereka mencari ikan, karena ini akan menimbulkan kesulitan bagi nelayan di Tobelo maupun nelayan di benerapa Kecamatan yang seharusnya mengambil BBM subsidi di SPBUN pelabuhan TPI Tobelo apabila di ambil setiap hari.
“kami dalam waktu dekat akan lakukan sidak ke pelabuhan perikanan, terutama ke UPTD DKP Malut, sidak ini bertujuan untuk memastikan sumber penyaluran BBM subsidi jelas dan tepat sasaran,” ungkapnya. (Willy)
