HALUT, Liputan-Malut.com – Aliansi Masyarakat Popilo (AMP) yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat melakukan Aksi Unjuk Rasa (Unras) atas kekecewan terhadap pemerintah Desa (Pemdes) Popilo Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, Kamis (28/05/2020) terkait kinerja dan taransparansi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di depan kantor Desa Popilo, dengan menggunakan satu unit mobil pic up dan dilengkapi sound sistem, satu spanduk berulisan “ Aliansi Masyarakat Popilo Menggugat Transparansi, Keterbukaan, dan Kinerja Pemerintah Desa. #Stop tipu tipu.”
Kordinator Lapangan (Korlap) Ajhustal Hi. Abang dalam orasinya mengatakan pihaknya hadir menuntut kepada unsur Pemdes Popilo untuk kembali melihat efektifitas penggunaan DD dan ADD sesuai semangat Undang Undang (UU) Desa.
“Kami minta harus ada kejelasan penggunaan anggaran DD dan ADD selama beberapa tahun berjalan,” kata ajhustal dalam orasinya.
Ia menambahkan, pihaknya juga meminta keterbukaan penganggaran mengenai pembangunan lapangan yang sampai saat ini belum di selesaikan, serta keterbukaan anggaran BUMDes yang di nilai bermasalah.
“Pemdes harus terbuka, mengenai anggaran pembangunan lapangan dan anggaran BUMDES,” Tegasnya.
Ajhustal mengatakan, pihaknya juga menuntut mengevaluasi kinerja BPD Popilo yang di anggap gagal menjalankan tugas sebagai wakil pemerintah daerah di desa.
“BPD kerja tidak becus, dab Pemdes Popilo harus terbuka soal pengganggaran Covid-19,” ucapnya.
Terpisah Kepala Desa (Kades) Popilo Anwar Djana ketika di temui wartawan di Kantor Desa mengatakan aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Popilo soal transparansi. Sebelumnya mahasiswa dan pihak pemdes telah melakukan pertemuan, dan sudah sepakati 5 poin dalam pertemuan tersebut.
“Padahal kami dengan mahasiswa sudah sepakati 5 poin dalam pertemuan sebelumnya. Tetapi hari ini tiba-tiba ada gerakan unjuk rasa,” sesal Anwar.
Anwar mengatakan, mengenai tuntutan Aliansi Masyarakat Popilo hari ini tidak mendasar, bagaimana tidak, setiap kali anggaran cair, selalu di lakukan pertemuan dengan masyarakat.
“Setiap anggran cair, kita lakukan pertemuan di Kantor Desa, selesai kita umumkan di Mesjid. Terus dari sisi mana di tuduhkan tidak transparan mengenai DD dan ADD,” jelasnya.
Anwar mengungkapkan, setiap tahapan pihaknya selalu membuat baliho APBDes, dan bahkan Musrembang selalu di laksanakan. Untuk dana BUMDes kata Anwar dana sebesar Rp. 60 Juta itu, dirinya berkebijakan untuk melakukan pinjaman sebesar Rp. 20 Juta. Untuk membangun pagar.
“Dana BUMDES tidak bermasalah, hanya saja saya lakukan pinjaman untuk membangun pagar, cuman sebagian masyarakat tidak setuju, sehingga uang sebesar Rp. 20 juta, digunakan untuk keperluan kantor desa,” terangnya.
Sedangkan dana Covid-19 yang di anggarkan sebesar Rp.100 juta sudah terpakai habis, mulai dari membeli Sembako untuk masyarakat, membeli alat penyemprotan Disenfektan dan lainya.
“Anggaran Covid-19 sudah terpakai habis, tetapi semua itu masih hutang, menunggu pencairan tahap II, lalu di lakukan pembayaran,” Tutupnya seraya mengatakan aksi tuntutan hari ini tidak benar. (Willy Parton)
