HALUT, Liputan-Malut.com – Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut) hingga dipenghujung tahun 2023 tidak kunjung direalisasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut). Hal itu mendapat sorotan dari Sejumlah OKP di Halut dimana Pemprov dinilai telah membohongi soal realisasi DBH Pemda Halut.
Sejumlah OKP itu diantaranya DPD KNPI dan Pemuda Muhammadiyah Halut yang ikut prihatin terhadap sikap Pemprov Malut yang mendiskriminasi Pemda Halut dengan tidak merealisasi anggaran DBH merupakan hak Pemda Halut. Pasalnya anggaran DBH itu, sangat penting bagi Pemda Halut dalam membiayai proses pembangunan di Halut tahun anggaran 2022. Mirisnya suda tidak merealisasi anggaran DBH Kabupaten Kota, malah Pemrov Malut membuat opini Pemerintah Pusat belum realisasi DBH Pemprov Malut.
Ketua KNPI Halut Mirzan Salim saat menghubungi Wartawan mengatakan, dirinya sangat prihatin dengan kondisi keuangan Pemda Halut. Hal itu, karena ulah Pemprov Malut yang tidak kunjung merealisasi anggaran DBH Pemda Halut. Betapa tidak anggaran DBH dari Triwulan satu sampai Triwulan tiga dengan nilai Rp 42 miliar baru Rp 5 Miliar direalisasi, sementara Rp 35 Miliar belum juga direalisasi. Padahal kebutuhan Pemda Halut diahir tahun juga sangat bergantung pada realisasi DBH.
“Jadi Pemprov Malut ini suda nyata membohongi Pemda Halut karena hingga saat ini, belum juga direalisasi,” Ujar Mirzan Senin (27/12/2022).
Hal Senada juga di lontarkan Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Halut Zasman mengatakan, Pemprov Malut diduga sengaja menahan realisasi anggaran DBH ke Pemda Halut. Suda begitu Pemrov Malah mengalihkan isu bahwa Pemerintah Pusat belum merelaisasi anggaran DBH Pemrov Malut. Padahal alasan itu, tidak rasional sebab, Anggaran DBH Kabupaten Kota tidak sangkut paut deng DBH Pemrov Malut di Pemerintah pusat.
“Pemrov Malut ini sangat mendiskriminasi Pemda Halut, karena tidak pernah merealisasi pelunasan DBH Pemda Halut,” Ujarnya.
Ditempat Terpisah Kepala BKAD Halut Mahmud Lasidji mengaku bahwa Mestinya Pemprov Malut sudah harus melunasi seluruh anggaran DBH Pemda Halut. Sebab sejauh ini, Pemda Halut sangat rutin menyetor anggaran ke Pemprov Malut. Tak hanya itu, Pemprov Malut dalam merealisasi anggaran DBH kabupaten kota, Pemprov Malut terkesan pilih kasih, karena anggaran DBH milik Kabupaten Halsel dibayar rutin bahkan suda dilunaskan. Sementara DBH Kabupaten Halut dan yang lain hingga saat ini belum direalisas.
“Pemprov pilih kasih dalam realisasi anggaran DBH, sampai saat ini, Pemda Halut punya belum juga dilunaskan, malah Pemprov Malut membuat pengalihan isu bahwa Pemerintah Pusat belum merealisasi anggaran DBH Provinsi, terus yang Kabupaten setor secara rutin ke Pemrov, dana tersebut dikemanakan,” Ucapnya.
Mahmud menambahkan, bahwa DBH Pemrov yang belum dibayar oleh Pemerintah pusat itu, tidak sangkut paut dengan DBH Kabupaten Kota yang rutin disetor ke Pemprov Malut. Mahmud mempertanyakan anggaran yang disetor Pemda Halut ke Pemrov Malut dikemanakan sehingga hingga saat ini, belum juga direalisasi Pemprov Malut.
“Jadi Pemprov Malut ini, sudah membohongi Kabupaten Kota dalam realisasi anggaran DBH dengan membuat pengalihan isu,” Akhirinya. (Willy)
