HALUT, Liputan-Malut.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara menggelar rapat koordinasi percepatan penanganan kasus covid-19 di Kab. Halmahera Utara, bertempat di ruang meeting Fredy Tjandua kantor Bupati Halut Jalan Kawasan Pemerintahan Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Rabu (7/7/2021)
Hadir dalam kegiatan tersebut Pj. Bupati Halut Saifuddin Djuba, Dandim 1508/Tobelo Letkol Inf I Putu Witharsana Eka Putra, Kapolres Halut AKBP Tri Okta Hendri Yanto, Pj. Sekda Halut EJ. Papilaya, Staf Ahli Bupati Halut, Kabag Ops Polres Halut AKP Ranto Eko, para pimpinan OPD Pemkab Halut.
Pjs Bupati Halut Sainuddin Djuba mengatakan, jumlah penderita covid-19 yang meningkat di Halut harus segera di antisipasi dalam bentuk pergerakan langsung. Banyak masyarakat yang mengeluh terkait dengan minimnya vaksin, sementara antusias masyarakat kita sangat tinggi. Sehingga saya harapkan Dinas Kesehatan harus menyiapkan dan melayani kebutuhan masyarakat.
“Saya menginstruksikan kepada Kadis PMD agar penerapan PPKM Mikro di Desa, PMD segera turun lalu membentuk dan untuk anggaran RKA segera dieksekusi dan di riview dengan melibatkan Inspektorat dan BKAD,” tegasnya.
Sementara Komandan Kodim 1508/Tobelo sekaligus Wakil Ketua I Satgas Penanganan Covid Kab. Halut Letkol Inf I Putu Witharsana Eka Putra mengatakan, untuk bulan ini yang terpapar covid sangat banyak. Untuk itu, mari kita sama-sama mengingatkan bahwa covid itu ada, dengan memberikan mengertian kepada saudara-saudara kita agar mentaati protokol kesehatan.
“Kita tahu bahwa anggaran Desa senilai 8 % di alihkan ke penanganan covid -19. Anggaran tersebut harus di cek keperuntukannya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak,” ucapnya.
Sementara untuk vaksin saat ini, lanjut Dandim mengatakan, masyarakat sangat antusias, karena adanya penyekatan diberbagai daerah. Sebab saat ini, jika melakukan perjalanan keluar daerah harus bisa menunjukan kartu vaksinasi.
“saya harapkan Dinas Kesehatan dapat menyediakan pelayanan vaksinasi, serta dibuka setiap hari dan dilakukan pelayananan vaksin secara mobile,’ katanya.
Lanjut dikatakan, untuk Dinas Kesehatan agar dilayani masyarakat yang mau divaksin, meskipun bukan berpenduduk Halut karena program vaksin untuk masyarakat Indonesia sehingga harus dilayani.
“Kami TNI/Polri siap mendukung program vaksinasi. Kami menyarankan agar dibuat posko terpadu. Posko tersebut berfungsi sebagai media center serta sebagai tempat vaksinasi terpusat di Kab. Halut,” ujarnya.
Hasil akhir dari rapat tersebut adalah pergerakan penanganan wajib segera dilakukan dan tim satgas Covid-19 Halut segera akan melaksanakan tugas dengan posko Satgas di Gedung Hibualamo yang nantinya juga akan menjadi media center dan tempat melaksanakan vaksin bagi masyarakat. (WP)
