TOBELO, Liputan-Malut.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara resmi menyampaikan pernyataan atas video yang dipersoalkan masyarakat Loloda yang diduga menghina etnis serta melakukan intimidasi yang menjadi trending topik yang menjadi perbincangan di Media Sosial (Medsos). Hal ini disampaikan langsung Plt Sekda Halut Yudihart Noya didampingi Kabag Hukum Setda Halut Haerudin Dodo, SH,MH., dan Kadiskominfo Halut Drs. Deky Tawaris.
Kadiskominfo Deky Tawaris menyebutkan kegiatan yang dilaksanakan di Kao Barat pada Senin (07/09/2020) lalu merupakan penyerahan Bansos Aspiratis yang dilakukan Anggota DPR RI Aliong Mus kepada kelompok tani, yang dihadiri Kades yang memiliki kelompok tani penerima bantuan yang diserahkan Bupati Halut Frans Manery
Dalam kegiatan itu, lanjut Deky, Bupati sedikit sempat menyinggung aksesibilitas jalan termasuk di Loloda. Apalagi diketahui, di Loloda Utara yang menjadi objek pembangunan jalan yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir. “Selaku pimpinan daerah merasa gembira dengan apa yang telah dilakukan di Loloda Utara menjelang masa cuti sementara. Sehingga lewat hal ini, Bupati sedikit mengilustrasikan secara khusus pembangunan akses jalan yang merupakan substansi dimana dengan dibangun akses ini dapat sedikit membantu masyarakat,” jelasnya.
Dijelaskannya, dalam video tersebut Bupati menyebutkan jalan yang dibangun itu bukan hanya milik masyarakat Loloda semata tetapi merupakan akses yang dapat digunakan bagi seluruh masyarakat. “Kata-kata yang keluar, “saya bukan bodoh sama dengan dorang” ini akibat dari bahasa sebelumnya yang disampaikan kepada kelompok tertentu yang selalu membuli beliau dan bukan kepada masyarakat Loloda Utara maupun Loloda Kepulauan. Kata ini dipahami lebih dalam tertuju bahwa sampai jalan ini dibangun seakan-akan ada pengakuan orang tertentu tidak mengakui jalan ini,” jelas Deky dalam konprensi pers, di ruang Fredy Tjandua, Rabu (16/09/2020).
Ditambahkannya, dari publish video di medsos yang dilakukan ini kemudian membuat multitafsir. Pemkab juga akan melihat hal ini karena dianggap memprovokasi masyarakat. “Kami mempunyai video pembanding secara utuh dan tidak sepenggal-penggal seperti yang publikasikan,” jelasnya.
Sementara itu, Kabag Hukum Setda Halut, Haerudin Dodo, mengajak kepada semua pihak dan melihat kalimat dalam video dilihat dalam satu kesatuan. “Kami melihat ini dilakukan sepenggal. Tim hukum akan melihat pengedit dan penyebarnya, sambil saat ini kami sedang melakukan kajian,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Sekda Halut Yudihart Noya mengajak, kepada semua pihak untuk senantiasa menjaga kebersamaan dalam satu kesamaan pendapat dan dapat menciptakan ketertiban dan keamanan menjelang Pilkada mendatang. (Willy Parton)
