HALUT, Liputan-Malut.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023 melalui Rapat Paripurna pada masa sidang 2024, dimana LKPJ tersebut disampaikan langsung Bupati Halut Ir. Frans Manery. Sidang paripurna penyampaian LKPJ 2023 di pimpin ketua dan di dampingi wakil Ketua DPRD Halut.
Ketua DPRD Halmahera Utara Janlis G. Kitong dalam sambutannya mengatakan bahwa, tahun 2023 baru saja dilewati beberapa waktu lalu dengan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun tersebut.
Kita telah melewati tahun 2023. namun masih ada sejumlah tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kepala Daerah ketika mengakhiri masa satu tahun anggaran, yakni menyampaikan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD melalui fungsi pengawasan yang melekat di lembaga ini.
“DPRD berkewenangan membahas LKPJ Kepala Daerah yang telah disampaikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 19 Ayat(1) peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa.” ucapnya.
Sementara, Bupati Halut Frans Manery mengatakan, LKPJ Kepala Daerah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja, keterangan pertanggung jawaban penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
“Diharapkan juga dengan adanya LKPJ Pemerintahan, mampu menjaga proses pencapaian kepala Daerah mempertahankan integritas, loyalitas, dan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah, dan kepada penyusunan LKPJ dimaknai sebagai kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi pemerintah daerah,” ujarnya.
Janlis juga mengatakan, bahwa pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja lebih difokuskan pada pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, urusan pilihan maupun urusan penunjang yang secara keseluruhan dapat disampaikan penyelenggaraan dimaksud, realisasi urusan serta permasalahan dan solusi secara konkrit, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk prioritas pembangunan tahun berikutnya.
Dimana pengelolaan keuangan Daerah Halut tahun 2023, berdasarkan susunan dan struktur APBD yang termuat dalam perubahan APBD Halut tahun 2023 sebesar Rp. 1.347.824. 629.560,87. Dengan realisasi sebesar Rp.1.023.446.267.501,79 atau presentasenya mencapai 75,93 persen.
Dan untuk Realisasi pendapatan daerah tersebut terbagi dalam Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 119.927.834.321,79, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 130.744.850.931. sementara realisasi pendapatan transfer Sebesar Rp. 900.642.433.180,- ditetapkan sebesar Rp. 1.083.771.013.l42,87.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp.133,308. 765.487, dan terealisasi sebesar Rp. 2.876.000.000,-. Sedangkan untuk sisi belanja, dalam APBD perubahan tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 1.333.051.864.975,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.028.482.634.557,46, atau capaian sebesar 77, 15 persen/Dengan rincian belanja sebagai berikut.
1) Belanja operasi realisasi sebesar Rp. 689.675.145.460,88, dari target belanja sebesar Rp. 898.263.096.259, dengan modal sebesar Rp. 146.536.159.782,58. Dari target belanja modal sebesar Rp. 242.250.731.698.
2) belanja tak terduga realisasinya sebesar Rp. 4.217.582.161, dari target sebesar Rp. 7.500.000.000, Sedangkan belanja transfer di targetkan sebesar Rp. 185.038.037.000, realisasinya sebesar Rp. 188.053.747.153, Sedangkan untuk pembiayaan daerah, terealisasi sebesar Rp. 25.696.295.121,65, Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan realisasi sebesar Rp. 41.379.310.344.
Dengan demikian dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 sebesar Rp. 20.719.382.138,02.
Lanjut dikatakannya, Kami menyadari bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama Tahun 2023 ini mungkin belum dapat memenuhi harapan berbagai pihak karena tuntutan serta dinamika perkembangan yang selalu mengalami perubahan.
“Laporan rinci mengenai capaian kinerja pembangunan baik berupa capaian indikator, kinerja makro maupun mikro, tersaji pada dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini.” Tutup Bupati Halmahera Utara Ir. Frans Manery. (Willy)
