HALUT, Liputan-Malut.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Halmahera Utara (Halut) mengelar Deklarasi Tolak Politik Uang Dan Politisasi Sara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Ballroom Lt. III Marahai Parak Hotel Desa Wosia Kecamatan Tobelo.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Halut diwakili oleh Asisten I Setda Halut Drs F N Sahetapy, Forkopimda, Ketua Bawaslu Halut Ahmad Idris, para Paslon Bupati dan Wabup Halut, Tim Kampanye dan Toko Agama.
Bupati Halut di Wakil Asisten I Setda Halut. Drs. F. N Sahetapy mengatakan kegiatan ini dan menjadi momentum bagi semua pihak untuk membangun, konsolidasi, koordinasi yang harmonis demi mewujudkan pilkada yang demokratis berlandaskan asas Langsung, bebas, umum, jujurlah dan adil.
Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan demokrasi yang bersih di Halut dan politik uang serta politisasi sarah adalah dua hal yang dapat merusak integritas pemilu.
“Dimana Politik uang pada prinsipnya menciderai prinsip dasar demokrasi, oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menolak praktek politik uang,” ucapnya.
Selanjutnya, lanjut dikatakannya bahwa politisasi sara juga dapat memecah belah persatuan daan kesatuan, di mana kita adalah bangsa yang majemuk dan keberagaman, sehingga harus dipakai menjadi satu kekuatan besar untuk dijaga bersama oleh masyarakat kabupaten Halmahera Utara Utara dalam momentum pilkada yang akan kita hadapi bersama.
“Kegiatan yang dilaksanakan, diharapkan bukan sekedar acara serimonial belaka, tetapi melalui kegiatan dapat mewujudkan Demokrasi yang bersih dan martabat di kabupaten Halmahera Utara,” harapnya
“Mari kita semua berkomitmen secara sehat dan menjunjung nilai-nilai demokrasi yang kita hadapi bersama. Semoga tuhan yang maha esa senantiasa menjaga melindungi untuk mewujudkan pemilu yang damai aman dan adil di Halut,” tambahnya.
Sementara Ketua Bawaslu Halut Ahmad Idris mengatakan Kegiatan deklarasi tolak uang dan politisasi Sarah adalah bentuk konsolidasi demokrasi Agar pelaksanaan Pilkada ini berjalan dengan baik martabat dan upaya dari Bawaslu dalam menghimpun seluruh komposisi dan menjaga kualitas demokrasi pilkada
“Menurut data Indeks kerawanan di Indonesia, provinsi Maluku Utara adalah salah satu daerah yang rawan dalam variabel politik uang dan politik Sarah. Oleh karena itu bawaslu Halut tetap melakukan sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada semua pihak. Dan diharapkan Semua pihak harus taat dan tunduk pada peraturan yang berlaku,” ungkapnya
Ahmad juga memgatakan bahwa politik uang adalah salah satu cara untuk melemahkan demokrasi, dengan kegiatan hari ini, Kita berkomitmen bersama baik penyelenggaraan, Paslon dan seluruh elemen yang hadir, dimana kegiatan ini bukan serimonial belaka tetap kegiatan ini adalah komitmen dan ikhtiar kita Agar pilkada di Halut dapat berjalan aman dan lancar sehingga menghasilkan demokrasi yang berkualitas.
“Dengan kehadiran semua pihak yang hadir dalam kesempatan ini merupakan kekuatan besar bagi kita semua Dalam rangka mengawal pilkada di kabupaten Halmahera Utara,” ujarnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolak politik uang dan politisasi sara oleh Ketua Bawaslu dan diikuti oleh semua Paslon. (Willy)
