TERNATE,Liputan-Malut.com- Pelaksana Tugas Bupati Halmahera Timur, Muhammad Ali Fataruba didesak segera melantik Plh Sekretaris Daerah (Sekda), Ricky Chairul Richfat agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah berjalan secara baik.
Wakil Direktur Bidang Peneliti Kebijakan Publik, LSM Halmahera Corruption Watch Maluku Utara (HCW) Malut, Ade Hud kepada Redaksi Liputan Malut melalui sambungan telepon seluler, Jumat (30/10/2020) mengatakan Sekda sebagai Ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tentunya sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan maka Plt Bupati jangan diam dan harus segera mengambil langkah.
“Pembatalan Ricky Chairul Richfat sebagai Sekda Halmahera Timur oleh Gubernur Maluku Utara dinilai cacat hukum, mengada-ngada serta tendensius. Sebab, apa yang dilakukan Gubernur itu sandiwara inprosedural,” cecar Ade Hud
Lanjut Ade mengatakan, masih banyak perkerjaan rumah Gubernur yang wajib diselesaikan, dengan tanpa memaksakan kehendak sendiri yang kemudian menggerogoti atauran hukum dan etika birokrasi. Lemahnya koordinasi antar gubernur, bupati/walikota juga dinilai sebagai yang terlemah selama dua priode pemerintahan AGK sejak 2013 lalau.
“Untuk itu saya mendesak Plt Bupati Halmahera Timur, Ali Fataruba segera mengambil langkah kongkrit untuk terhadap posisi Plh Sekda Halmahera Timur saat ini. Sebab, kemaslahatan serta kebutuhan dan kepentingan umum jauh lebih penting hari ini dibandingkan dengan keterpaksaan kehendak yang kemudian berdampak pada desharmoni masyarakat dengan kepemimpinan saudara Gubernur hari ini,”tambah Ade
Masih menurut Ade, Ini tahun politik, Gubernur harus lebih mengikhtiarkan diri pada hal-hal yang dinilai subjektif pada tatanan masyarakat hari ini. “Saya juga minta Pak Gubernur harus lebih banyak ikhtiar karena ini tahun politik,” tegas Ade Hud (Red)
