HALTENG,Liputan-Malut.com- Sekretaris Partai Golkar Halteng Ahmad Malawat secara tegas menyampaikan bahwa sudah saatnya Partai Golkar Halmahera Tengah bertindak terhadap perilaku kadernya diparlemen yang kerap bertindak Abnormal dan menuai kritikan masyarakat.
Menurutnya, Fraksi sebagai perpanjangan tangan Partai diminta harus mampu menjalin Komunikasi yang baik antara partai dengan Kadernya di Dewan.
“Partai Politik harus dapat menyentu tiap subtansi persoalan yang dilakukan kaderya di Dewan. Ada tiga parameter dalam meningkatkan efektifitas politisi di DPRD yaitu transparansi, efektifitas dan akuntabilitas dari kinerja serta empaty yang yang wajib dimiliki tiap anggota dewan,”ujar Ahmad Malawat kepada wartawan Liputan Malut, Kamis (22/07/2020)
Tambah Ahmad, ini adalah prinsip yang harus dipahami betul tiap anggota dan fraksi sebagai perpanjangan tangan partai serta memastikan bahwa Tatib DPRD tidak dilanggar, ada pertanggungjawaban dan empati
terkait dengan tidak dilantiknya Ketua DPR Halmahera Tengah Partai Golkar Halteng.
“Kami menganggap sebagai sebuah sikap Anggota Fraksi di DPRD Halteng adalah pembangkangan politik dan partai akan memberikan sanksi kepada kader Partai yang tidak mendukung agenda Partai yang telah ditetapkan,”cetusnya
Masih menurut Ahmad, sanksi tersebut bertingkat mulai dari pencabutan jabatan structural hingga status keanggotaan di partai karena aturan ini berlaku untuk seluruh anggota/kader Golkar di seluruh Halmahera Tengah. “Jadi, sanksi mulai dari pencopotan jabatan struktural di partai, pencopotan jabatan di DPRD Kabupaten dan status keanggotaan, itu aturan main yang berlaku di internal Golkar,”tegasnya
Ditambahkan, kaitan dengan fenomena perbedaan sikap dukungan terhadap pelantikan Ketua DPRD Halteng, pihaknya berharap adanya konsistensi dari Kader Golkar di Parlement DPRD Halmahera Tengah untuk segera menjalankan perintah Partai yang telah di putuskan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Tidak menjalankan Perintah Partai dan mengambil sikap membangkang atas keputusan Partai Golkar dan cenderung berdalih pembenaran yang tidak berdasar pada aturan Partai maka ini juga bagian dari penertiban kader sekaligus peringatan bagi yang kader Golkar Halmahera Tengah.
“Partai Golkar Halmahera Tengah akan melakukan proses secara organisasi dan akan mendesak kepada DPP Golkar yang di Pimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk segera memberikan sanksi tegas dan meninjau kembali fungsionaris yang tidak disiplin dan tidak sejalan dengan aturan organisasi,”pungkasnya (Fandi)
