HALTENG,Liputan-Malut.com– Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Halmahera Tengah Juardi Salasa sebut Kepala Dinas Pemadam kebakarakan (Damkar) Kabupaten Halmahera Tengah Sahbudin Karim tidak paham aturan kaitannya dengan stekmen pembelaan dirinya soal kebijakan memberhentian 20 Pegawai tidak tetap PTT Halteng beberapa waktu lalu, dimana 20 PTT tersebut sebelumnya sudah pernah berkantor namun karna nama mereka tidak terakomodir lantaran saat rekrutmen PTT APBD sudah selesai dibahas sehingga mereka diberhentikan oleh Kadis Damkar Halteng.
Kepada medya ini Juardi mengecam sikap Kadis Damkar Sahbudin Karim, menurutnya jika masih dalam tahapan rekrutmen PTT, kemudian seleksi berupa pelatihan fisik dan lain lain sebagaimana stekmen yang disampaikan Sahbudin Karim maka jangan dulu perintahan PTT berkantor karena PTT yang sudah melaksanakan tugas masuk kantor sudah tentunya mengantongi Surat Keputusan SK dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Halteng, atau paling tidak dalam sistem tata kelolah keuangan yang terbaru setiap PTT yang namanya direkrut masuk harus terimput dalam APBD,” tegas Juardi.
Dirinya juga sesalkan sikap Kadis Damkar dalam setiap pengambilan keputusan kaitannya dengan tata kelolah Pemerintahan apalagi terkait masalah PTT dirinya tidak berkoordinasi dengan Bupati dan BKD, sehingga apa yang menjadi arahan Bupati, Kadis Damkar tidak obyektif dalam pengambilan sebuah keputusan serta tidak memiliki kemampuan
“Sungguh naif Ini masalah PTT saja Kadis tidak miliki kemampuan menyikapi dan tidak paham mekanisme, padahal ini adalah arahan Bupati, untuk itu Kadis seperti ini harus di ganti,” Desaknya. (Fay/red)
