HALSEL,Liputan-Malut.com- Terkait rencana pembangunan Sarana pendidikan Terpadu dan Badan Amal Muhammadiyah di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dibenarkan Kabid Aset BPKAD Halsel, Risno Theis.
Berikut kronologisnya, Menurut Kabid Aset, rencana ini sudah berlangsung dari bulan April 2023, namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan penyelesaian dari tahapan-tahapan sebuah proses pengadaan tanah sehingga kedepannya tidak terjadi permasalahan. Kemudian, ditindak lanjuti dengan dilakukan rapat dan diskusi dengan pengurus Muhammadiyah Kabupaten Halsel pada tanggal 8 April 2023. Dalam rapat tersebut pengurus Muhammadiyah menyampaikan maksud dan tujuan terkait dengan pembangunan sekolah terpadu Muhammadiyah di Kabupaten Halsel karena sudah direncanakan sejak lama. Namun belum terealisasi, karena tidak tersedianya lahan untuk pembangunan tersebut.
Setelah dilakukan rapat, langsung dilaporkan ke Bupati yang juga alumni SMA Muhammadiyah Ternate. Pada kesempatan itu Bupati Halsel Usman Sidik merespon baik hal ini.
“Saat itu saya dipanggil, dan diminta untuk menyiapkan lahan sebagai sarana pendukung untuk pembangunan tersebut dapat tercapai. Pada saat itu ada 3 titik lahan yang menjadi prioritas pembangunan. 1. Lahan di Desa Panamboang, 2. Lahan di Desa Marabose dan Lahan di Desa Labuha,” ujar Risno dalam rilisnya yang diterima redaksi Liputan Malut, Sabtu (09/09).
Lanjut Risno, untuk menindaklanjuti arahan Bupati Usman tersebut, dia mengarahkan staf di Bidang Aset untuk melakukan identifikasi (on the spot) atas ketiga lahan tersebut. Namun hasilnya ketiga lahan tersebut tidak memenuhi syarat untuk pembangunan sebagaimana dimaksud. Sebab, untuk lahan di Desa Panamboang dan Desa Labuha tidak sesuai dengan tata ruang Pemda Halsel sehingga tidak memenuhi syarat dalam Penetapan lokasi, sedangkan untuk lahan di Desa Marabose yang awalnya sudah di identifikasi oleh pengurus Muhammadiyah untuk dibangun sekolah terpadu dan badan amal ini tidak didukung oleh dokumen-dokumen kepemilikan yang sah sehingga untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi selaku Kabid Aset menolak untuk dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.
“Setelah itu saya bersama-sama dengan Pengurus Muhammadiyah melaporkan hasil ini ke Bapak Bupati, dan akhirnya arahan Bapak Bupati yang bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Halsel kami di minta untuk mencari lokasi lain yang tidak bermasalah dan selanjutnya ditindaklanjuti proses pengadaan tanahnya,” papar Risno
Lebih jauh lagi kata Risno, dirinya kembali mengidentifikasi lahan Pemkab Halmahera Selatan dan ditemukan lahan berlokasi di depan SMPN 6 Halsel di Desa Mandaong sebagai lokasi pembangunan Sekolah terpadu dan badan Amal Muhammadiyah Halsel. “Jadi, kami telah melakukan on the spot bersama sama dengan pemilik lahan, pengurus Muhammadiyah dan disaksikan oleh Kepala Desa Mandaong beserta jajarannya, dan sekarang sedang dalam proses penyelesaian semua kelengkapan administrasi atas lahan seluas kurang lebih 1 Hektare tersebut,” jelasnya
Risno menyebut, untuk administrasi kelengkapan tanah jika sudah lengkap, akan ditindaklanjuti dengan penilaian oleh tim dari Kantor Jasa Penilai Publik yang legalitasnya diakui oleh Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk mengetahui besaran nilai atas tanah tersebut dan selanjutnya dilakukan penyelesaian.
“Perihal dengan pengadaan tanah sesuai dengan amanat perpres 148 tahun 2015 dan PP 19 Tahun 2021 terkait pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dalam skala besar maupun kecil harus melibatkan penilai untuk melakukan penilaian atas harga tanah sehingga menjadi acuan atau dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan pembayaran,” tandasnya
Sembari menyebut rencana ini sudah berlangsung dari bulan April 2023, namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan penyelesaian dari tahapan-tahapan sebuah proses pengadaan tanah sehingga kedepannya tidak terjadi permasalahan. (Red)
