HALSEL,Liputan-Malut.com- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tampaknya hanya sibuk menertibkan data konsumen dan jumlah kepala keluarga (KK) penerima minyak tanah agar distribusi bahan bakar subsidi sesuai dengan kuota desa dan dapat terbagi habis secara merata.
Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Halsel, Nurbaiti Nurmila dibeberapa kesempatan menjelaskan bahwa penyesuaian distribusi dilakukan agar setiap desa mendapatkan jatah sesuai kebutuhan..
“Contoh, alokasi untuk Desa Sinergi 2 dengan dua pangkalan mendapat jatah 10 kiloliter (KL), sementara Babang raya dengan lima pangkalan hanya mendapatkan 4 KL. Kami ingin memastikan distribusi ini lebih tepat sasaran agar pelayanan maksimal,” ujar Nurbaiti
Tetapi Dinas tersebut terkesan menutup mata dan membiarkan harga minyak tanah melambung tinggi yang di jual bukan pangkalan minyak resmi dari Babang Raya atau Sinergi.
Amatan Wartawan Liputan Malut disepanjang tepi jalan dari Jero poin menuju Labuha sejumlah pedagang eceran tanpa izin resmi dari Pemerintah bebas menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah dengan harga yang sangat tinggi. Sebab, 5 liter saja dijual dengan harga Rp. 600.000 karena satu liter dijual dengan harga Rp. 12.000 alias dijual lebih tinggi dari harga eceran terendah (HET).
Salah satu penjual eceran minyak tanah enggan nama nya disebutkan mengaku minyak tanah yang dijual itu dibeli dari sejumlah pangkalan yang berizin tetapi dia tidak mau menyebutkan nama pangkalan tersebut. “Kita beli di pangkalan juga marah karena harga Rp. 9000-Rp. 100.000 jadi terpaksa kita jual Rp. 12.000,”tandasnya
Menanggapi hal tersebut, Ketua Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Halsel, Harmain Rusli mengatakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Halsel harusnya konsisten dalam melakukan penertiban soal harga minyak tanah karena ini dalam bulan Ramadhan.
“Jangan biarkan pengecer/penjual memanfaatkan situasi Ramadhan lalu seenaknya menjual dengan harga tinggi. Dinas teknis harus hadir membela masyarakat bukan terkesan membiarkan, karena harga melonjak tinggi itu ujung-ujungnya masyarakat yang tercekik bukan ASN yang ada di Dinas tersebut,”tegas Harmain (Zul)
