LABUHA,Liputan-Malut.com- Permintaan Politisi Golkar DPRD Halmahera Selatan, Sagaf Hi. Taha agar polemik pembangunan Puskesmas Botang Lomang diselesaikan mendapat tanggapan dari kolega nya sesama Anggota DPRD, Ruslan Muhdar dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Kepada Redaksi Liputan Malut via telepon seluler belum lama ini, Ruslan menjelaskan bahwa terkait masalah lahan itu sudah disurvey oleh dinas kesehatan dan tidak ada masalah.
“Sekarang di Desa Bajo itu masyarakat dan Pemerintah Desa nya sudah siap menyambut pembangunan itu dan tim juga sudah turun kemudian menyatakan itu layak, tidak mungkin kalau tidak layak lalu dinaikkan dalam kontrak projek itu. Soal layak dan tidak layak itu muncul belakangan ini dan ada faktor X lain yang membuat alasan penolakan,”tandasnya
Menurut Ruslan, kalau dibilang tidak layak, dulu memang tidak layak tetapi sekarang sudah dinyatakan layak sampe sudah dinaikkan dalam kontrak lalu muncul polemik bahwa pembangunan Puskesmas Botang Lomang tidak layak di Desa Bajo karena ada surat 6 kepala desa yang terkesan dipolitisir.
“Kita kordinasi terus dengan Kepala Dinas Kesehatan, Hasna Muhammad, Bupati Halsel, Bahrain Kasuba. Ada beda kepentingan Kepala Desa Bajo dan Kades diluar yang kurang nyambung akhirnya muncul lah surat itu ke Bupati dan surat itu sudah lama bukan sekarang,”tambah Ruslan
Masih menurut Ruslan, penolakan 6 kepala desa itu juga tidak etis sebenarnya dan alasan apa sampai Kepala Desa menganggap pembangunan Puskesmas di Desa Bajo itu tidak layak. “Memang Kepala Desa yang punya hak atau kewenangan menentukan pembanguan itu layak dan tidak,”ujarnya
Ruslan berharap agar pembangunan Puskesmas Botang Lomang tidak perlu dipolemik kan apalagi soal lahan karena lahan sudah tidak ada masalah, lokasi sudah digusur dan pekerjaan sudah jalan. “Desa Bajo itu Ibu Kota Kecamatan maka tidak perlu Polemik kan,”pungkasnya mengakhiri (Red)
