HALSEL,Liputan-Malut.com- Setelah diberikan amanah oleh Pj Gubernur Maluku Utara, Syamsudin Kadir, Pjs Bupati Halmahera Selatan, Kadri Laetje Intens melakukan pembenahan birokrasi, karena selama Hasan Ali Bassam Kasuba menjabat, tampaknya meninggalkan banyak persoalan, yang kini menjadi tanggungjawab dirinya sebagai pejabat.
Sebab, hasil Monitoring Center For Prevention (MCP) Kabupaten Halmahera Selatan sampai saat ini sangat rendah dengan angka 29 persen, sehingga dinilai sangat buruk.
Kondisi tersebut menjadi atensi Pjs Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Kadri Laetje, untuk melakukan pembenahan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepada sejumlah wartawan Kadri menjelaskan, untuk MCP Halmahera Selatan berada pada posisi ke 29 persen, dengan presentase dalam waktu dekat telah memasuki bulan ke 10 (Oktober) tahun 2024, maka dinilai masih sangat rendah, jika poin scrolling nya sangat rendah, maka dirinya dapat menyampaikan bahwa hal ini sangat terburuk untuk kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
“Kalau MCP rendah, berarti kinerja pemerintahan sangat buruk. Maka MCP itu, meminta kinerja secara komprehensif, mulai perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, lalu kemudian Aset di Kabupaten sampai tingkat Desa,”ujar Kadri Laetje
Pjs Bupati juga menegaskan kepada para kepala desa yang tersebar di 249 desa. “Saya akan melakukan pengecekan langsung persoalan MCP desa, saat ini berada pada posisi ke berapa. Sebab, hal itu menjadi tanggungjawab bersama untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh,”tutup Kadri Laetje (Red)
